Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih mengkaji sebanyak 6 pelabuhan yang akan digunakan sebagai pelabuhan utama untuk mengangkut logistik dari Ibu Kota Negara (KN).
Perencana Ahli Utama Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Petrus Sumarsono mengatakan persoalan logistik di IKN tidak bisa lepas dari Pelabuhan laut, karena mayoritas atau hampir 90 persen ekspor impor dilakukan melalui jalur laut. Petrus menggambarkan terdapat enam pelabuhan yang menjadi opsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Dari sejumlah pelabuhan tersebut, lokasi yang paling dekat dengan lokasi IKN adalah pelabuhan ITCI Hutani Manunggal. Jaraknya sekitar 8,2 km dari lokasi IKN. Kondisi jalan masih berupa jalan logging. Namun, fasilitas dasar, sarana navigasi, dan bongkar muat masih belum memadai. Belum lagi kondisi dan kapasitas dermaga belum memadai.
Pelabuhan itu juga masih berstatus Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). “Yang sudah dibicarakan dan negosiasi. Lokasi paling dekat memang ITCI, kalau barang barang bisa masuk ke sana bawa ke IKN jadi lebih cepat . Hanya saja kami belum tahu sampai mana kesepakatannya. Tapi sudah dibicarakan juga supaya pembangunannya jalannya nanti bisa dilalui kendaraan besar,” ujarnya, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, dengan status yang masih merupakan TUKS, maka nantinya pelabuhan ini harus diubah menjadi terminal umum. Menurutnya, harus ada regulasi yang mengatur hal tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selain pelabuhan ITCI Hutani Manunggal, adapula pelabuhan ITCI Kartika Utama. Lokasi pelabuhan ini dari IKN mencapai 25 km. Sama seperti ITCI Hutani Manunggal, Kondisi jalan masih berupa jalan logging. Namun, fasilitas dasar, sarana navigasi, dna bongkar muat masih belum memadai.
Baca Juga
Belum lagi kondisi dan kapasitas dermaga belum memadai. Pelabuhan ini juga masih berstatus Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Kemudian ada Dermaga eks pembangunan jembatan Pulau Balang yang lokasinya dari pusat IKN sebesar 40 km melalui jembatan pulau Balang – Sp. Gersik –Sp. Riko. Kondisi jalan akses menuju dermaga rusak dan kurang lebar. Kapasitas dermaga dan fasilitas bongkar muat perlu ditingkatkan.
Sementara untuk Dermaga Pantai Langau, memiliki kondisi akses yang sempit. Jaraknya menuju lokasi IKN adalah 40 km. Dermaga ini juga belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal. Melihat kondisinya, masih memerlukan pembebasan lahan atau relokasi permukiman eksisting.
Selanjutnya, ada Pelabuhan Buluminung dengan jarak ke lokasi IKN sebesar 85 km. Kondisi jalan di pelabuhan ini belum memadai dan terdapat usulan jalan akses ruas P. Buluminung – Km13 Silkar. Fasilitas dasar,bongkar muat, dan kapasitas dermaga memadai.
Pelabuhan Kariangau adalah yang lokasinya terjauh dari IKN yakni mencapai 91 km. Pelabuhan utama melayani peti kemas. Tersedia fasilitas dasar, bongkar muat, dan kapasitas dermaga memadai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menandatangani Undang-Undang (UU) 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini menandai dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang direncanakan membutuhkan waktu 23 tahun (2022 – 2045).
Pembangunan IKN nantinya akan dibagi menjadi 5 tahapan kerja, yaitu tahap 1 (2022 – 2024), tahap 2 (2024 – 2029), tahap 3 (2030 –2034), tahap 4 (2035 – 2039), dan tahap 5 (2040 – 2045).
Pada tahap 1, pembangunan IKN berfokus pada pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Pada 2022, pembangunan akan difokuskan pada aktivitas konstruksi infrastruktur dasar seperti apartemen /perumahan, bendungan, jalan tol, jalur logistik, dan gedung-gedung pemerintahan.
Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, akan mulai dilakukan pemindahan aparatur negara ke IKN yang meliputi pemindahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
Pada tahap 2 dan 3, periode 2025 - 2035, Pemerintah berencana membangun pusat inovasi dan ekonomi di IKN. Selain itu, di periode tersebut Pemerintah juga menargetkan untuk menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Adapun pada tahap 4 dan 5, periode 2035- 2045, Pemerintah berencana untuk membangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota di IKN. Selain itu, IKN nantinya ditargetkan menjadi "Kota Dunia untuk Semua" dan menjadi salah satu kota dengan daya saing ekonomi tertinggi di dunia.
Dari kacamata ekonomi domestik, IKN nantinya akan dikembangkan menjadi superhub yang terdiri dari 6 klaster ekonomi, yaitu klaster industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Selain itu, IKN juga akan memiliki dua klaster pendukung yakni klaster pendidikan abad ke-21 dan kota pintar serta pusat industri 4.0.
Biaya pembangunan IKN dicanangkan berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta dan BUMN/D, serta APBN. Dana pembangunan dari KPBU ditargetkan sebesar Rp252,5 triliun (54,2%),investasi swasta dan BUMN/D sebesar Rp123,2 triliun (26,4%), dan APBN sebesar Rp90,37 triliun (19,4%). Namun demikian, tentu saja untuk dapat mengharapkan pendanaan sekitar Rp376 triliun di luar APBN Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan IKN menguntungkan, salah satunya dengan cara menjawab tantangan-tantangan logistik dari pembangunan IKN.
