Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Inflasi Diramal Meroket, Pemerintah Diminta Alokasikan Program Prioritas

Pemerintah diminta bersiap-siap untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi di kisaran 5 persen hingga 6 persen pada tahun ini.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 06 April 2022  |  07:08 WIB
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO - Jojon
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO - Jojon

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Agribisnis dari IPB University Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah untuk mempercepat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mengantisipasi potensi inflasi di kisaran 5 persen hingga 6 persen pada tahun ini.

Bayu mengatakan inflasi berpotensi bakal beranjak dari perkiraan pemerintah di angka 2 hingga 4 persen lantaran tren kenaikan harga energi, bahan baku hingga logistik yang masih berlanjut menuju pertengahan tahun ini.

“Kita berharap inflasi tetap berada di 3,5 persen sampai 5 persen tetapi kita harus bersiap dengan level 5 sampai 6 persen,” kata Bayu melalui pesan WhatsApp, Selasa (5/4/2022).

Potensi inflasi itu, kata Bayu, terlihat pada manuver pemerintah yang belakangan membatasi pupuk subsidi untuk jenis Urea dan NPK. Selain itu, peruntukan pupuk juga dipersempit pada sejumlah tanaman prioritas seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao.

“Kebijakan pemerintah itu adalah pilihan yang sangat sulit. Tetapi pilihan itu terpaksa harus dilakukan, dan memang terpaksa ada yang harus berkorban,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengantisipasi kenaikan harga pupuk di pasar dunia yang dikhawatirkan ikut mendorong inflasi komoditas pangan pada tahun ini. Tata niaga pupuk dalam negeri berkaitan dengan komoditas peruntukan dan alokasi subsidi mulai dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan langkah itu diambil setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk dalam negeri seiring dengan reli kenaikan harga di pasar internasional.

“Bapak presiden meminta perhatian kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik dan dilihat dari penggunaan dalam negeri ada yang subsidi dan non subsidi tentu akan ada pembatasan terkait dengan komoditas prioritasnya,” kata Airlangga saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Inflasi pupuk subsidi harga pangan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top