Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Suntik PMN Rp92 Triliun ke INA, LPDP dan LDKPI 

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar Rp60 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp29 triliun dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp3 triliun untuk 2021 dan 2022.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 30 Maret 2022  |  14:45 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak tiga lembaga menerima investasi pemerintah atau penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2021 senilai total Rp92 triliun.

Ketiga lembaga tersebut adalah Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar Rp60 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp29 triliun dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp3 triliun untuk 2021 dan 2022.

Penyertaan modal negara yang diberikan pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan letter of commitment (LoC) pada hari ini, Rabu (30/2022).

Penandatanganan LoC ini merupakan salah satu wujud penguatan komitmen dan implementasi dari seluruh lembaga penerima investasi pemerintah dan dilakukan dalam rangka memenuhi key performance indicator (KPI) terhadap investasi yang telah diterima.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, kegiatan penandatanganan LoC oleh lembaga penerima investasi rencananya akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

"Dengan demikian seluruh BUMN maupun lembaga penerima investasi pemerintah bersedia dan mampu mewujudkan komitmen pengelolaan investasi yang optimal dan akuntabel. Sehingga kita berharap dengan adanya KPI tersebut kita dapat menginstitusionalkan target yang akan dicapai oleh lembaga penerima investasi pemerintah," katanya dalam penandatanganan LoC Penerima Investasi Pemerintah TA 2021, Rabu (30/3/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini PNM harus disertai dengan LoC dan kontrak kinerja.

Dengan begitu, kata Sri Mulyani, dari sisi akuntabilitas, penggunaan dana negara di intansi-intansi baik korporasi BUMN maupun lembaga-lembaga pengelolaan dana abadi bisa dipertanggung jawabkan.

Pada kesempatan itu pula Sri Mulyani berpesan agar ketiga lembaga tak hanya mengelola suatu dana dan misi, namun juga menciptakan kepercayaan di tengah masyarakat.

"Dan institusi-institusi seperti INA, LPDP maupun LDKPI ini akan menjadi salah satu bentuk institusi yang bisa memberikan tidak hanya image tetapi betul-betul juga action, kerja yang baik. Ini akan membuat Indonesia bisa memiliki apa yang disebut pride, suatu kebanggaan yang berbasis pada kompetensi, profesionalisme dan achievement," ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani pmn SWF Indonesia
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top