Dampak kebijakan harga minyak goreng
- Pengawasan yang sulit
Ia menambahkan dari segi pengawasan, akan sangat susah lantaran minyak goreng curah tidak memiliki barcode dan kode produksi sehingga ada kemungkinan bisa dioplos dengan minyak jelantah.
"Kemungkinan tidak sampai sasaran, harga di ritel tetap mahal. Minyak goreng curah itu susah sekali diawasi subsidinya. Jadi, moral hazard-nya terlalu besar," ungkap Bhima kepada Bisnis, Rabu (16/3/2022).
- Gonta-ganti kebijakan
Bhima mengemukakan gonta ganti kebijakan ini menandakan pemerintah tidak konsisten. Menurutnya, jika domestic market obligation (DMO) 20 persen dianggap telah memenuhi, berarti ada masalah pada distributor sehingga perlu ditindak tegas. Bhima menilai, cara ini lebih mudah penelusurannya untuk minyak goreng kemasan daripada curah.
Sehingga, jika DMO dan Harga Eceran Tertinggi (HET) diberlakukan dengan baik, seharusnya ini sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada.
- Subsidi dari BPDPKS
Selanjutnya, mengenai kebijakan pemerintah yang akan menggunakan dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Bhima menilai, dana tersebut tidak akan cukup untuk menanggung minyak goreng curah. Apalagi, minyak goreng curah cukup besar pemanfaatannya baik di rumah tangga maupun UMKM.
Dengan begitu, akan kembali mengulang minyak goreng subsidi kemasan yang akhirnya habis juga di pasaran.
"Saya kira nggak setuju ya dengan subsidi ini, apalagi melepas minyak goreng kemasan dengan mekanisme pasar, wah harganya akan lebih tinggi lagi," ungkapnya.
Selain itu, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar dinilai sebagai kebijakan yang fatal karena yang akan dirugikan adalah kelas menengah. Khususnya yang saat ini pemulihan daya belinya belum bisa kembali pra pandemi.
