Bisnis.com, JAKARTA - Status Indonesia pada 2020 sempat terkoreksi, dari upper middle income menjadi lower middle income.
Namun, ekonomi Indonesia saat ini sudah berada pada proses pemulihan dimana pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 telah rebound 0,22 persen atau 3,7 persen selama 2021.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekonomi Indonesia perlu didorong ke 6-7 persen agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi dalam jangka panjang. Ini tentunya dapat membawa Indonesia keluar dari middle income trap sebelum 2045.
Berdasarkan hasil perhitungan Bappenas, jika ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen per tahun pasca Covid-19, hingga 2045, maka Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada 2043.
"Artinya, kita masih ada waktu 20 tahun untuk meningkatkan status Indonesia dari upper middle income menjadi high income," kata Amalia dalam diskusi Transformasi Ekonomi untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama yang diadakan secara daring, Kamis (24/2/2022).
Amalia menuturkan, Korea Selatan mampu meningkatkan statusnya dari upper middle income menjadi high income dalam kurun waktu 14 tahun. Dia menyebutkan bahwa kunci penting menuju high income adalah dengan transformasi ekonomi, riset, inovasi dan komitmen besar dari pemerintah dan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memperbaiki kerangka regulasi untuk memajukan inovasi dan pengetahuan. Adapun kerangka ini dibuat untuk menghasilkan intervensi dan inovasi melalui penguatan sistem perencanaan dan pengawasan, tata kelembagaan, jaringan dan pelayanan.
Selain itu, pemerintah juga memobilisasi stakeholder pengetahuan dan inovasi, serta memperkuat hubungan antar aktor.
"Pemerintah bermaksud mendifusi pengetahuan dan inovasi yang menghasilkan dari produsen dan aktor lainnya, sehingga terjadi sinergi publik-swasta dimana ini merupakan kunci keberhasilan ekonomi Korea," ujarnya.
Untuk itu, katanya, pemerintah selalu merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) dan menyusun peraturan yang berlandaskan pengetahuan dan inovasi.
Pemerintah juga berkolaborasi dengan produsen, pengguna, perantara pengetahuan dan inovasi untuk menjadikan proses transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan dapat dilakukan dengan efektif.
Baca Juga
Ini dilakukan dengan memperkuat eksekusi melalui BRIN untuk mengelola dan memobilisasi pelaku pengetahuan dan inovasi, serta memperkuat tata kelola SDM, pendanaan, dan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan inovasi.
"Sudah saatnya kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan Indonesia produktif dan berdaya saing," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
