Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat masih adanya selisih anggaran yang terjadi antara pagu alokasi anggaran dengan rencana strategis (renstra) selama periode 2020-2022.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan berdasarkan renstra maka anggaran yang diperlukan untuk memenuhi sejumlah program pada 2020 adalah senilai Rp8,34 triliun, kemudian pada 2021 adalah senilai Rp17,38 triliun, dan pada 2022 senilai Rp18,74 triliun.
Sementara itu dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setelah pemotongan anggaran masing-masing pada 2020 adalah Rp5,8 triliun, pada 2021 Rp7,02 triliun, dan pada 2022 Rp7,03 triliun.
Dengan demikian secara total kebutuhan anggaran Ditjen Perhubungan Udara pada 2020-2022 senilai Rp44,46 triliun tetapi realisasi anggaran selama periode 2020 – 2024 hanya mencapai Rp19,863 triliun.
“Adanya gap atau perbedaan mencolok antara Renstra dan DIPA [2020- 2022] senilai Rp24,6 triliun,” ujarnya, Senin (14/2/2022).
Secara keseluruhan, pada 2021 lalu anggaran perhubungan udara mengalami revisi dari Rp10,5 triliun menjadi pagu akhir senilai Rp7 triliun. Sepanjang 2021, penyerapan anggaran di sektor udara senilai Rp6,795 triliun atau sebesar 96,79 persen.
Pada 2022 ini dari pagu anggaran yang disampaikan oleh Kemenhub untuk sektor udara mencapai Rp20,9 triliun dan kemudian direvisi menjadi hanya Rp7,3 triliun.
Penyerapan anggaran sektor perhubungan udara memang masih fluktuatif dengan prognosa pada akhir 2022 mencapai 95,52 persen. Turun tipis dari 2021 sebesar 96,79 persen.
“Kami akan berupaya maksimal untuk memenuhi penyerapan anggaran pada 2022,” imbuhnya.
Sejumlah program strategis yang yang menjadi program Ditjen Perhubungan Udara adalah proyek yang menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp2,06 triliun di 16 lokasi.
Selanjutnya, program jembatan udara dan keperintisan senilai Rp550 miliar. Rencana untuk membangun 228 rute perintis, 41 rute perintis kargo, dan 1 rute subsidi angkutan kargo. Kemudian peningkatan keselamatan penerbangan senilai Rp263 miliar.
Sisanya adalah untuk rekonstruksi bencana di Palu, Sulawesi Tengah lalu mencapai Rp142 miliar dan melanjutkan kontrak tahun jamak yang terdampak refocusing anggaran senilai Rp917 miliar. Total ada 33 paket pada 30 bandara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
