Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi jika pemerintah hendak membeli jet tempur di tengah kondisi fiskal yang masih terdampak pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai bahwa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kondisi pertahanan yang mendesak merupakan sesuatu yang penting. Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini terkait pandemi Covid-19, sehingga rencana belanja jet tempur harus diperhitungkan sangat matang.
Menurutnya, setidaknya ada tiga syarat utama pemerintah dapat melakukan pembelian jet tempur dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Pertama adalah skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani kondisi fiskal, yang menurut tauhid perhitungannya harus turut mempertimbangkan proyeksi kebijakan masa depan.
"Utang jangka pendek bunganya bisa lebih rendah, tetapi kita mampu enggak memenuhi kebutuhan untuk membiayai proyek lain? Paling tidak biayai dengan utang yang tingkat maturity-nya di atas 15 tahun, kasihan kalau pemerintah berikutnya harus menanggung beban, mengurangi kapasitas fiskalnya untuk utang dari pemerintahan saat ini," ujar Tauhid kepada Bisnis, Senin (14/2/2022).
Dilansir dari Bloomberg, nilai kontrak Indonesia dengan Dassault Aviation SA untuk penjualan 42 pesawat tempur Rafale adalah US$8,1 miliar atau setara Rp116,19 triliun (asumsi kurs Rp14.345).
Pada pekan lalu, terjalin kontrak pembelian enam pesawat tempur Rafale, sebagai awal dari kontrak lebih besar untuk pembelian 36 pesawat tempur berikutnya dan berbagai kontrak lain.
Baca Juga
Lalu, terdapat transaksi 36 jet tempur F-15EX produksi Boeing yang terungkap dalam informasi persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait usulan transaksi pesawat sekitar US$9,5 miliar dan transaksi peralatan terkait senilai US$4,4 miliar. Total usulan sementara nilai penjualan itu setara Rp200,84 triliun (asumsi kurs Rp14.345).
Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2022 hanya Rp134,67 triliun dengan peruntukkan program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp46,01 triliun. Menurut Tauhid, anggaran tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran alutsista setiap tahunnya tidak sebesar proyeksi transaksi jet tempur sehingga perlu kontrak jangka panjang.
Syarat kedua adalah harus adanya pertukaran komoditas antara Indonesia dengan negara tujuan, misalnya Perancis sebagai produsen jet temput Rafale. Indef menilai bahwa transaksi jet tempur dengan nilai sebesar itu harus memperbesar pasar ekspor di negara tempat membeli alutsista.
"Kalau tidak ada barter komoditas tidak ada manfaat ekonomi langsung [dari transaksi jet tempur]. Misalnya CPO kita bisa masuk gak ke sana? atau komoditas lain yang dibutuhkan. Kalau tidak bisa barter dengan komoditas sayang," ujar Tauhid.
Ketiga, perlu adanya alih teknologi dari negara produsen ke Indonesia. Menurut Tauhid, hal tersebut menjadi sangat penting dalam mengurangi biaya pemeliharaan alutsista, atau bahkan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memproduksi pesawat sejenis.
"Alih teknologi suatu saat pasti berguna untuk industri digrantara kita. Ini juga penting untuk pemeliharaan, masa keekonomian pesawat itu misalnya 25 tahun, jangan sampai belum lunas tapi sudah tidak bisa dipakai," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
