Bisnis.com, JAKARTA – PT ASI Pudjiastuti Aviation buka-bukaan soal nominal kewajiban pembayaran dan denda yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Kuasa hukum Susi Air Donal Faiz menyayangkan langkah pengusiran yang dilakukan pemda terhadap Susi Air. Padahal Susi Air selalu memenuhi kewajiban sewa hanggar selama sepuluh tahun beroperasi. Memang, Susi Air sempat terlambat melakukan pembayaran saat terganggunya operasi akibat pandemi Covid-19.
Namun, lanjutnya, jumlah pembayaran tersebut telah dilunasi beserta dengan jumlah dendanya.
“Susi Air telah menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp2,9 miliar per tahun melalui pembayaran sewa hanggar di lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau,” ujarnya, Jumat (5/2/2022).
Dia lantas menunjukkan bukti pembayaran sewa hangar yang dilakukan lewat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pembayaran yang telah dilakukan pada 27 Januari 2022. Nominal jumlah sewa beserta denda tersebut adalah senilai Rp93,3 juta untuk periode Desember 2021.
“Memang sempat ada keterlambatan karena kondisi force majeure saat bandara tidak beroperasi normal karena Covid-19. Namun pembayaran terakhir kami lunasi total dengan denda secara keseluruhan,” tegasnya.
Baca Juga
Saat ini, pihak Susi Air juga telah menghitung besarnya kerugian akibat insiden pengusiran pesawat Susi Air dari hanggar Malinau di Kalimantan Utara. Taksiran kerugian tersebut mencapai Rp8,9 miliar. Dia juga memerinci hitungan kerugian tersebut aktivitas pembatalan jadwal operasi.
“Misalnya, kemungkinan adanya pembatalan penerbangan di Massamba, Samarinda, Palangkaraya, dan Malinau yang berlangsung dalam dua pekan. Totalnya mencapai Rp4,7 miliar,” terangnya.
Tak hanya itu, Susi Air harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar pilot penerbangan rute Massamba, Samarinda, Tarakan, Palangkaraya, Tarakan, Malinau untuk pesawat caravan, dan Malinau untuk pesawat porter. Beban biaya ini karena pesawat Susi Air di Kalimantan tidak lagi memiliki hanggar. Untuk biaya-biaya tersebut, kerugian mencapai Rp190 juta.
Biaya tersebut juga belum mencakup biaya perbaikan pesawat yang rusak akibat pengusiran paksa oleh petugas pemerintah provinsi. Nominal kerusakan-kerusakan itu saat ini masih terus diinventarisasi.
