Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah pembangkit bioenergi hingga 600 megawatt (MW) dalam kurun waktu 9 tahun ke depan untuk meningkatkan bauran listrik bersih, sekaligus diversifikasi demi mendukung ketahanan energi nasional.
“Selain surya, pembangkit listrik tenaga bioenergi juga mempunyai potensi besar untuk dikembangkan secara massal. Selama 9 tahun ke depan targetnya terjadi penambahan 600 MW,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Dadan menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki potensi bioenergi yang besar karena berbasis pertanian dengan tanah yang subur, sehingga bisa dikembangkan menjadi pembangkit beban dasar yang dapat menghasilkan listrik secara terus menerus atau base load.
Menurutnya, pembangkit listrik bioenergi bisa dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang listrik bioenergi di Indonesia mencapai 1.920 MW pada 2021.
Setrum bioenergi menduduki peringkat ketiga terbesar dalam daftar energi terbarukan di Indonesia setelah air dan panas bumi yang masing-masing memiliki kapasitas sebesar 6.601 MW, dan 2.276 MW.
Bioenergi merupakan sumber energi bersih yang paling lengkap, karena bisa menghasilkan listrik sekaligus bahan bakar, sehingga dapat menggantikan kedudukan bahan bakar fosil.
Optimalisasi bioenergi melalui biogas di Indonesia, kata dia, berpotensi menggantikan 68 persen permintaan gas alam dan menurunkan emisi sebesar 12,1 persen.
Selain itu, pengembangan biogas dari limbah organik juga akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam negeri dengan membuka setidaknya 160.000 peluang kerja.
Saat ini, pemerintah telah menyusun strategi untuk memfasilitasi pengembangan bioenergi, terutama dari limbah industri pertanian dan pengolahan kayu.
Strategi itu tercipta melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, serta Keamanan Nuklir Pemerintah Jerman.
