Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air mengingat sumber energinya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga polusi udara dari knalpot kendaraan tidak lagi mencemari udara.
Namun menurut Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Barat Muhamad Isnaeni, terdapat permasalahan yang kemungkinan besar akan muncul terkait dengan penerapan kendaraan listrik tersebut, salah satunya berkaitan dengan angkutan umum.
"Operator angkutan umum eksisting sudah terlanjur berinvestasi pada sarana angkutan berbasis BBM, dan diperlukan waktu yang lebih panjang untuk beralih ke kendaraan listrik," ujarnya, Kamis (27/1/2022).
Menurut Isnaeni, hal yang paling penting dari penerapan kendaraan listrik ini adalah bagaimana efektivitas kerja pemerintah untuk bisa mengawal proses migrasi dari era kendaraan BBM menuju era kendaraan listrik dengan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sebab, sambung dia, pada dasarnya kendaraan listrik tetap saja media transportasi (bisa berupa mobil, bus, sepeda motor) yang dioperasikan di jaringan jalan. Bedanya hanya sumber energinya bukan lagi BBM melainkan berasal dari baterai yang ditanamkan pada sarana angkutan tersebut.
"Oleh karenanya, perpindahan secara gradual sarana angkutan umum ke armada listrik perlu didukung oleh pendanaan khusus dari pemerintah. Sepertinya diperlukan program fasilitasi migrasi angkutan umum ke kendaraan listrik," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang. Menurutnya, harus ada langkah mitigasi khusus dari pemerintah sebelum meresmikan kendaraaan listrik sebagai pilihan moda transportasi.
"Menurut saya perpindahan dari energi fosil ke listrik bukan solusi utama moda transportasi karena tetap menyebabkan kemacetan dan tidak berdampak besar sekali, kecuali hanya untuk bus saja. Karena yang penyumbang terbanyak dari motor," tutur Deddy.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Terlebih, tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional G20.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan gelaran G20 tersebut merupakan momentum yang tepat mengingat fokus agendanya penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang lebih baik di masa depan.
Lebih lanjut Budi mengaku, adanya permasalahan lingkungan seperti pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan emisi karbon, mengharuskan semua pihak melakukan upaya penanganan yang serius salah satunya dengan mulai menggunakan kendaraan berteknologi ramah lingkungan.
"Saya berharap momentum Presidensi Indonesia pada G20 dan Gerakan Nasional BBI [Bangga Buatan Indonesia] dapat lebih memasifkan kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat memunculkan produk-produk kendaraan ramah lingkungan dari dalam negeri yang berdaya saing dengan produk luar negeri," ujar Menhub, Senin (17/1/2022).
