Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah belum bisa melaksanakan pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karena belum ada alokasi anggaran untuk mengembangkan kota yang nantinya bernama Nusantara itu.
Endra Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada anggaran yang dialokasikan untuk membangun IKN baru.
“Belum mulai pembangunan, anggarannya saja belum ada. Saat ini baru perencanaan infrastruktur apa saja yang dibangun,” katanya, dikutip Selasa (25/1/2022).
Dia menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR di dekat lokasi IKN baru adalah program regular yang sudah ada sebelum rencana pembangunan IKN.
Contohnya, kata dia, pembangunan Jembatan Pulau Balang yang akan menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara yang memang masuk ke dalam program regular dari Kementerian PUPR.
“Saya kira kalau yang betul-betul untuk IKN-nya kan belum. Kami harus lapor DPR dulu nanti. Otoritanya juga kan belum ditunjuk,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku masih belum tahu akan menggunakan anggaran apa untuk membangun infrastruktur di IKN.
“Apakah nanti menggunakan APBN, investasi, atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha [KPBU]. Akan tetapi yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN. Jadi memang belum ada program, yang kami lakukan adalah perencanaan. Perencanaan sudah, pembangunan fisik belum dialokasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga menekankan pembangunan IKN dilakukan secara bertahap. Adapun, di tahun ini direncanakan akan dimulai pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena berbicara puluhan tahun membangun IKN, membangun peradaban ini bukan hanya setahun atau 2 tahun saja. Pembangunan pertama yang dilakukan yakni infrastruktur dasar,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Infrastruktur dasar pertama adalah terkait dengan air untuk menjamin ketersediaan air baku yang cukup di IKN. Selanjutnya, pengelolaan air permukaan yang akan dibendung dan menyiapkan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase kawasan.
Kemudian, penyiapan infrastruktur dasar berupa jalan logistik yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan operasional pembangunan IKN.
“Nanti kami buat sedemikian rupa agar jalan itu bisa dimanfaatkan di masa depan, jalan primer baik tol maupun non-tol,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pemerintah juga akan membangun akses jalan tol dari Balikpapan menuju ke IKN sepanjang 7 kilometer (km). Tol tersebut nantinya akan melewati Teluk Balikpapan, dan didesain menggunakan terowongan di bawah air.
“Dari IKN sendiri fokus pada kawasan inti pusat pemerintah. Land development tengah kami siapkan berapa ratus hektare yang sudah kami ukur, kami nanti dukung drainase lingkungan, tunnel utilitas semua. Lalu juga pembuangan air, air limbah, sampah, dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk land development, kata dia, akan digunakan untuk membangun bangunan tahap awal di 2024, seperti Istana Presiden, kantor pemerintahan, tempat tinggal ASN, dan fasilitas lainnya seperti taman, lingkungan, dan fasilitas pendukung.
