Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menjelaskan bahwa IKN menjadi isu hangat setelah penetapan Undang-Undang IKN oleh DPR pekan lalu. UU itu menjadi titik baru pelaksanaan pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Berbagai pertanyaan muncul setelahnya, di antaranya mengenai nasib gedung-gedung pemerintahan di Jakarta setelah ‘ditinggalkan’ oleh para aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara—nama IKN baru pilihan Presiden Joko Widodo.
Terdapat berbagai kemungkinan pengelolaan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta itu, yang salah satunya melibatkan LMAN. Meskipun begitu, Basuki menyatakan bahwa belum terdapat informasi khusus mengenai pengelolaan aset negara itu yang terkait dengan LMAN.
“Karena masih proses yang terus berlanjut, seperti pembuatan aturan turunan [dari UU IKN], kami mengikutinya. Sampai saat ini belum ada spesifik penugasan kepada LMAN dalam konteks pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam gelaran taklimat media kinerja 2021 dan rencana kerja 2022 LMAN, Selasa (25/1/2022).
Meskipun begitu, Basuki menyebut bahwa aset-aset pemerintahan yang ada di Jakarta nantinya harus mendapatkan optimalisasi. Hal tersebut dapat berbentuk sewa guna, kerja sama pemanfaatan, atau peruntukkan lainnya.
Basuki pun mengaku belum mengetahui kementerian dan lembaga mana saja yang akan pindah paling awal ke IKN, termasuk apakah pemindahan itu berjalan sekaligus atau bertahap. Menurutnya, optimalisasi aset hanya dapat berjalan apabila terjadi pemindahan seluruhnya.
Baca Juga
“Karena prinsip aset barang milik negara yang dioptimalisasi itu kalau kosong. Kalau masih ada orangnya tidak mungkin disuruh pergi [untuk dioptimalisasi],” ujarnya.
Dia menyatakan bahwa berbagai hal terkait IKN, baik pengelolaan aset di Jakarta maupun pendanaan lahan di Nusantara, tidak akan otomatis menjadi tugas LMAN. Namun, Basuki menyatakan siap jika mendapatkan penugasan.
