Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa usulan pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) karena kekhawatiran ekonomi merupakan hasil diskusi dengan dunia usaha.
Menurutnya, ada kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia setiap memasuki tahun politik akan cenderung mengambil moda wait-and-see.
Bahlil menilai dunia usaha khawatir ekonomi yang baru saja mengalami rebound dari krisis kembali mengalami ketidakpastian akibat adanya instabilitas politik. Aspirasi yang disebutnya berasal dari dunia usaha itu disampaikan pada saat menanggapi temuan survei Indikator Politik, Minggu (9/1/2022).
"Ini diskusi lho. Bukan pikiran saya ini. Ini diskusi saya dengan pengusaha. Jangan orang menganggap ini adalah mutlak pikiran saya. Ada kekhawatiran, ini [ekonomi] baru mau rebound, kemudian tahun politik masuk, ini mereka takutkan melahirkan ketidakpastian. Kemudian, untuk naiknya lagi berat," jelas Bahlil pada acara talkshow Dua Sisi di stasiun televisi tvOne, Kamis (13/1/2022).
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai usulan pengunduran pemilu karena alasan pemulihan ekonomi tidak relevan. Dia mengatakan faktor yang memengaruhi pemulihan ekonomi adalah ketepatan penyaluran stimulus serta penanganan pandemi Covid-19 yang efektif.
Bhima tidak menampik bahwa potensi terjadinya wait-and-see memang benar adanya ketika Indonesia memasuki tahun politik. Namun, dia menilai hal itu bersifat sementara atau temporer.
Baca Juga
"Apakah di setiap tahun politik [ada wait and see]? Oke setiap tahun politik. Tapi itu sifatnya temporer kalau pun ada kecenderungan wait and see oleh investor. Apalagi, kalau melihat kondisi politik sekarang 70 persen kan [didominasi] pendukung petahana," jelas Bhima secara terpisah kepada Bisnis, Jumat (14/1/2022).
Faktor lain yang memengaruhi pemulihan ekonomi, tambah Bhima, di antaranya seperti optimalisasi momentum ekspor serta konsistensi kebijakan pemerintah.
"Jangan sampai seperti [kebijakan pelarangan ekspor] batu bara kemarin. Itu kan bikin trauma investor juga karena melihat iklim usaha di Indonesia tidak pasti. Itu yang seharusnya diperbaiki dibandingkan kemudian otak-atik soal pilpres," tuturnya.
Selain itu, Bhima menilai tidak semua investor akan melakukan wait and see ketika terjadinya kontestasi politik. Menurutnya, tidak semua investor memiliki orientasi berdasarkan lima tahunan, atau sesuai dengan periode kepemimpinan politik di Indonesia.
Bagi investor yang memiliki orientasi jangka panjang, misalnya hingga 40 tahun, maka tahun politik dinilai tidak akan berpengaruh signifikan. Biasanya, investor tersebut merupakan penanam modal di sektor strategis.
"Kecuali pelaku usaha yang punya kepentingan politik atau kepetingannya sensitif terhadap perubahan regulasi. Tapi kan tidak semua bisnis sensitif terhadap perubahan regulasi setiap lima tahunan," timpalnya.
Bhima menilai narasi pengunduran pemilu dengan pemulihan ekonomi terkesan dipaksakan. Sebaliknya, ketika ekonomi tidak kunjung pulih pada 2024, Bhima mengatakan pemilihan Presiden justru harus dilaksanakan.
"Artinya stimulus ekonomi dan kebijakan [pemerintah] gak nendang. Sehingga harus ada perubahan pemerintahan. Bukan malah diperpanjang," tutupnya.
