Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kontroversi yang melibatkan dirinya beberapa hari ini.
Kontroversi tersebut terkait dengan wacana pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.
Bahlil menegaskan bahwa ide soal perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi yang disampaikannya pada acara diskusi temuan survei nasional, Senin (10/1/2022), bukanlah murni pendapatnya.
Hal itu juga disampaikannya dalam kapasitas sebagai pemberi respons terhadap survei lembaga Indikator Politik. Munculnya ide tersebut, kata Bahlil, adalah murni hasil diskusi dengan kelompok pengusaha.
“Ini diskusi. Bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha. Jangan orang menganggap ini adalah mutlak pikiran saya. Ada kekhawatiran, ini [ekonomi] baru mau rebound, kemudian tahun politik masuk, ini mereka takutkan melahirkan ketidakpastian. Kemudian, untuk naiknya lagi berat,” jelas Bahlil pada acara talkshow Dua Sisi di stasiun televisi tvOne, Kamis (13/1/2022).
Bahlil mengatakan bahwa ada pendapat umum di kalangan pengusaha yang menyebut kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal ini investasi, akan menjadi wait and see ketika Indonesia memasuki tahun politik.
Baca Juga
Dia juga menyampaikan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi, maka banyak interaksi dilakukan dengan pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, serta besar maupun kecil.
Mantan Ketua HIPMI itu juga mengatakan bahwa dunia usaha sangat terpuruk pada saat pandemi Covid-19. Namun, sejalan dengan pemulihan ekonomi di 2021, maka kegiatan usaha juga semakin menunjukkan geliat.
Oleh sebab itu, Bahlil menyebut, pengusaha mengkhawatirkan adanya ketidakpastian yang muncul ketika kondisi ekonomi belum kembali ke level prapandemi.
“Teman-teman diskusi dengan saya lalu mengatakan, apakah memungkinkan ada ruang untuk dipertimbangkan kalau Pilpres itu ditunda?” jelasnya.
Bahlil menilai, kelompok pengusaha berhak untuk menyampaikan pikiran tersebut, meskipun kecil kemungkinan masa jabatan Presiden diperpanjang. Jokowi sendiri pun sebelumnya sempat menyatakan menolak adanya wacana tersebut.
“Saya mengatakan kalau tidak memungkinkan, jangan. Akan tetapi kalau memungkinkan, tolong dipertimbangkan,” kata Bahlil.
Secara terpisah, Center of Reform on Economics (CORE) menilai bahwa ide menunda Pemilihan Presiden atau Pilpres demi perekonomian justru dapat membawa ketidakpastian, yang pada akhirnya justru merugikan ekonomi dan investasi.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai bahwa tidak ada urgensi untuk menunda Pemilu atau Pilpres, terlebih dengan alasan ekonomi. Pada 2022, kondisi ekonomi justru tumbuh positif dan perkiraannya akan lebih baik dibandingkan dengan 2021.
“Urgensinya apa? Pemulihan ekonomi? Kalau pemulihan ekonomi, indikator persisnya apa yang urgent? Karena kalau dilihat dari indikasi pemulihan ekonomi, sebetulnya sudah kelihatan pada 2021 kita sudah tidak lagi kontraksi, sudah lewat resesi. Sudah mulai positif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (13/1/2022).
Menurutnya, pada 2022 memang masih terdapat risiko dan dampak dari pandemi Covid-19, ketidakpastian ekonomi pun masih terjadi. Namun, tren pemulihan yang positif justru membuat alasan penundaan Pemilu karena ekonomi menjadi terlalu jauh hubungannya.
