Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta Holding BUMN Pariwisata & Pendukung atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk tidak melakukan monopoli dalam industri pariwisata Tanah Air.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy berkaitan dengan rencana integrasi infrastruktur dan perangkat lunak pariwisata milik holding pariwisata itu.
“Jangan sampai semena-mena karena Pak Jokowi bilang begitu memang dari hulu ke hilir bagus jangan sampai monopoli, jangan sampai melanggar etika bisnis pariwisata,” kata Didien melalui sambungan telepon, Jumat (14/1/2022).
Didien mengatakan potensi monopoli itu berdasar pada ekosistem industri pariwisata yang dimiliki pemerintah dari hulu hingga hilir yang relatif kuat. Misalkan, dia mencontohkan, pemerintah memiliki 120 hotel di bawah BUMN, bandar udara, penerbangan hingga agen perjalanan.
“Yang penting adalah marketingnya, mereka memasarkan pariwisata Indonesia itu dari hulu sampai hilir kan belum pernah ada,” tuturnya.
Kendati demikian, dia yakin Holding BUMN Pariwisata itu bakal bertindak relatif terbuka untuk melibatkan pengusaha swasta berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata domestik ke depannya.
Sebelumnya, Holding BUMN Pariwisata & Pendukung atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) menargetkan untuk mendongkrak kontribusi sektor pariwisata terhadap raihan pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai 4,5 persen pada tahun ini.
Holding BUMN Pariwisata itu bakal mulai mengintegrasikan sejumlah ekosistem pariwisata yang selama ini tidak saling terhubung.
Holding ini berisi antara lain PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur , Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC), dan PT Sarinah (Persero). Holding itu juga mengelola sejumlah hotel dengan menyatukan 122 hotel yang berada di bawah Kementerian BUMN
