Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Minta Holding BUMN Pariwisata Tak Monopoli Pasar

Presiden Joko Widodo mewanti-anti agar pembentukan Holding BUMN Pariwisata & Pendukung atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tidak memonopoli industri pariwisata Tanah Air.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 14 Januari 2022  |  22:16 WIB
Foto udara destinasi wisata pantai Seger di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (12/8/2020).Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Kuartal III 2020 pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus untuk pariwisata dalam bentuk diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran dengan alokasi anggaran hingga Rp25 triliun. ANTARA FOTO - Ahmad Subaidi
Foto udara destinasi wisata pantai Seger di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (12/8/2020).Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Kuartal III 2020 pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus untuk pariwisata dalam bentuk diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran dengan alokasi anggaran hingga Rp25 triliun. ANTARA FOTO - Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta Holding BUMN Pariwisata & Pendukung atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk tidak melakukan monopoli dalam industri pariwisata Tanah Air.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy berkaitan dengan rencana integrasi infrastruktur dan perangkat lunak pariwisata milik holding pariwisata itu. 

“Jangan sampai semena-mena karena Pak Jokowi bilang begitu memang dari hulu ke hilir bagus jangan sampai monopoli, jangan sampai melanggar etika bisnis pariwisata,” kata Didien melalui sambungan telepon, Jumat (14/1/2022). 

Didien mengatakan potensi monopoli itu berdasar pada ekosistem industri pariwisata yang dimiliki pemerintah dari hulu hingga hilir yang relatif kuat. Misalkan, dia mencontohkan, pemerintah memiliki 120 hotel di bawah BUMN, bandar udara, penerbangan hingga agen perjalanan.

“Yang penting adalah marketingnya, mereka memasarkan pariwisata Indonesia itu dari hulu sampai hilir kan belum pernah ada,” tuturnya.

Kendati demikian, dia yakin Holding BUMN Pariwisata itu bakal bertindak relatif terbuka untuk melibatkan pengusaha swasta berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata domestik ke depannya. 

Sebelumnya, Holding BUMN Pariwisata & Pendukung atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) menargetkan untuk mendongkrak kontribusi sektor pariwisata terhadap raihan pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai 4,5 persen pada tahun ini.

Holding BUMN Pariwisata itu bakal mulai mengintegrasikan sejumlah ekosistem pariwisata yang selama ini tidak saling terhubung.  

Holding ini berisi antara lain PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur , Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC), dan PT Sarinah (Persero). Holding itu juga mengelola sejumlah hotel dengan menyatukan 122 hotel yang berada di bawah Kementerian BUMN


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pariwisata holding bumn
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top