Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh mengumandangkan sejumlah lagu nasional hingga himne aksi demo saat melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siang ini.
Aksi itu menjadi tanggapan serikat pekerja setelah DPR berencana untuk memasukkan agenda pembahasan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.
Meski diguyur hujan lebat sekitar 30 menit sejak pukul 11.30 WIB, lagu lagu perjuangan seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri, Halo Halo Bandung hingga himne buruh tetap berkumandang di sepanjang jalan depan Gedung DPR.
"Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali," nyanyi buruh ulangi Halo Halo Bandung gubahan Ismail Marzuki itu.
Himne perjuangan itu dibalas penuh gairah oleh ribuan buruh yang mengibarkan bendera perkumpulan mereka masing-masing. Menurut seorang buruh, masa aksi yang terhimpun mencapai sekitar 10.000 orang.
Ada yang datang dengan seragam oranye bertuliskan Partai Buruh, putih biru dari FSPMI, biru muda milik KSPI, hijau hitam dari KOPASKEP dan warna warni serikat lainnya yang bejibun.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya meminta DPR bersama dengan pemerintah menghentikan pembahasan UU sapu jagat itu yang hendak dikebut pada Prolegnas Prioritas 2022. Adapun, revisi UU Cipta Kerja itu ditargetkan dapat rampung pada semester pertama tahun ini.
"Nasib mu wahai kaum kecil, DPR dan pemerintah kembali menyetujui membahas Omnibus Law Cipta Kerja, mereka berarti setuju outsourcing seumur hidup, upah murah, gara gara Omnisbus Law kamu berjuta kali kamu berunjuk aksi," kata Said saat menyampaikan orasi di podium aksi, Jumat (14/1/2022)
Meski diguyur hujan lebat selama 30 menit, masa aksi buruh tetap pada formasinya sembari menyauti orasi Said berulang-kali.
Said menambahkan orasinya dengan meminta para kepala daerah menaikan upah minimum provinsi atau UMP di angka lima hingga tujuh persen. Dia mendesak pemerintah mengevaluasi kembali ketetapan gubernur yang hanya menaikan UMP buruh relatif rendah.
"Gaji mu hanya naik Rp37.000, oleh karena itu kami minta para gubernur untuk naikan UMP buruh," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya,DPR tengah mengupayakan agar revisi Undang-Undang Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan revisi UU Cipta Kerja harus cepat dilakukan oleh DPR, karena dibatasi tenggat waktu selama dua tahun. DPR dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
