Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku baru akan menggelar rapat koordinasi dan finalisasi terkait surat izin atas persetujuan berlayar untuk kapal yang siap mengangkut batu bara atau kegiatan ekspor ke berbagai negara tujuan sore ini.
“Untuk ekspor Baru bara nanti kewenangannya di Kemenko Maritim (oleh Luhut B. Panjaitan),” kata Budi saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Rabu (12/1/2022).
Dia menyebut sejauh ini pihaknya masih akan melakukan rapat koordinasi lanjutan antar Kementerian dan Lembaga. Sebagai stakeholder, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menindaklanjuti dan memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri tersedia dengan baik.
“Nanti jam enam kita akan lakukan rapat koordinasi lagi. Nah InsyaAllah apa yang menjadi harapan itu bisa terjadi. Nanti akan ada rakor lintas kementerian kalau dirasa cukup maka nanti sore kami akan putuskan untuk kembali memperbolehkan ekspor," ucap Menhub.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa ekspor batu bara akan dihentikan sepanjang 1–31 Januari 2022.
Kebijakan ini diambil pemerintah seiring dengan menipisnya pasokan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baik milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).
Namun kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kegiatan ekspor batu bara tersebut akan kembali dibuka hari ini Rabu (12/1/2022) dengan catatan izin dan verifikasi ekspor akan diberikan secara bertahap. Dia menambahkan bahwa sebanyak 14 kapal telah siap berlayar untuk kembali melakukan ekspor.
Pemerintah kata dia benar-benar akan menyelesaikan masalah pasokan untuk PLN dan IPP. Salah satunya dengan meniadakan skema penjualan free on board (FOB) melainkan dengan skema cost in insurance and freight (CIF).
“PLN tidak ada lagi FOB. Semua CIF. Tidak ada lagi PLN trading dengan trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan,” terangnya.
