Bisnis.com, JAKARTA — Krisis pasokan batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik yang sempat terjadi pada awal 2022 dan berujung pada larangan ekspor emas hitam itu menjadi langkah awal pemerintah membenahi tata kelola energi primer Tanah Air.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah langsung melontarkan sejumlah langkah yang akan diambil dalam waktu dekat, antara lain rencana pembubaran PLN Batubara, pembukaan kembali keran ekspor yang sempat dilarang hingga 31 Januari 2022, hingga rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
Jika berbagai rencana itu terlaksana, tentu saja akan mengubah skema fundamental dalam tata niaga bisnis batu bara di dalam negeri.
Ulasan tentang pembenahan tata kelola pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id.
Selain itu, juga ada beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Rabu (12/1/2022):
Bank Dunia Peringatkan Masa Depan Suram Ekonomi Hingga 2023
Ekonomi global menghadapi masa suram, karena “gempa” susulan pandemi terus membebani pertumbuhan terutama di negara-negara miskin, demikian peringatan Presiden Bank Dunia David Malpass.
Hitungan terbaru Bank Dunia memprediksi pertumbuhan global akan melambat menjadi 4,1% tahun ini dari 5,5% pada 2021, yang terkait dengan ancaman virus.
Namun, Malpass mengatakan kekhawatiran terbesarnya adalah melebarnya ketidaksetaraan global. "Hambatan besar adalah ketidaksetaraan yang dibangun ke dalam sistem," ujarnya kepada BBC pada Selasa (11/01/2022).
Bank Dunia, mencatat bahwa negara-negara miskin sangat rentan terhadap kerusakan ekonomi dalam upaya memerangi inflasi. "Prospek negara-negara yang lebih lemah semakin jauh tertinggal. Itu menyebabkan ketidakamanan."
Babak Baru Tata Kelola Batu Bara Pembangkit Listrik PLN
Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin langsung rapat tim lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan perkara pasokan batu bara pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai hari operasi (HOP) minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis.
Terkait dengan solusi jangka menengah, Menko Luhut meminta ada tim lintas kementerian dan lembaga yang menyiapkan BLU untuk pungutan batu bara. Menko Luhut meminta dalam waktu 7 hari sudah dipaparkan.
Khusus untuk pembentukan BLU, kehadirannya bakal mengubah skema pembelian dan harga batu bara dari produsen ke PLN yang ditetapkan sejak 2018.
Dengan adanya BLU, secara otomatis harga khusus yang selama ini ditetapkan untuk batu bara domestik akan ditiadakan, sehingga PLN nantinya membeli batu bara dengan harga pasar.
Menghitung Peluang Kembali Terulangnya January Effect di 2022
Setelah absen selama 2020—2021, pelaku pasar mulai berharap akan adanya January effect pada awal tahun 2022 ini. Apalagi, prospek pemulihan ekonomi makin menjanjikan, sedangkan dampak penyebaran Covid-19 varian Omicron relatif tidak begitu besar.
January effect merupakan fenomena musiman di awal tahun ketika harga-harga saham bergerak naik. Berdasarkan laporan mingguan Infovesta yang dirilis Senin (10/1/2022), tren musiman January effect tengah dicermati pelaku pasar memasuki bulan pertama 2022.
Fenomena tersebut membantu kenaikan harga saham seiring dengan optimisme awal tahun dengan banyaknya pembelian saham yang sudah dijual pada akhir tahun dan alokasi investasi bonus akhir tahun.
Meski demikian, January effect tidak terjadi tiap tahun. Selama 2 tahun terakhir, tercatat indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Januari justru terkoreksi masing-masing 1,95 persen pada 2021 dan 5,71 persen pada 2020.
Namun, sebelum itu January effect memang kerap terjadi. Pada Januari 2018, terlihat IHSG mengalami kenaikan 3,93 persen. Begitu pula pada Januari 2019 ketika IHSG naik lebih tinggi lagi, yakni 5,46 persen. Sejak 2012 hingga 2018, hanya pada 2017 yang tidak terjadi January effect ketika IHSG turun tipis 0,05 persen.
Properti Masih Investasi Terbaik, PPN DTP Menentukan
Properti dianggap masih menjadi sasaran investasi terbaik. Namun, secara keseluruhan, bisnis properti tahun ini dianggap masih dipengaruhi penerapan stimulis PPN DTP.
Insentif PPN DTP diterapkan mulai 1 Maret tahun lalu dengan menetapkan bahwa hunian tapak dan vertikal, juga termasuk rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan), yang berstatus siap huni yang ditransaksikan dengan nilai maksimal Rp2 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 100%, sedangkan yang dibeli dengan harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar bebas PPN sebesar 50%.
Konsultan properti global JLL memprediksi bahwa properti masih akan menjadi investasi unggulan di Indonesia sepanjang tahun ini dengan return of investment (ROI) lebih dari 4% per tahun.
Di tengah maraknya berbagai produk investasi seperti emas, saham, reksa dana, deposito hingga barang bermerek (branded), menurut penelitian JLL, investasi properti khususnya rumah tapak masih akan sangat diminati.
Vaksin Booster Covid-19 Gratis, Rencana Berbayar Gagal Lagi
Skenario yang sudah disusun rapi untuk menyelenggarakan vaksin berbayar kembali gagal. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Jokowi mengungkapkan vaksin booster diberikan gratis kepada seluruh masyarakat karena keselamatan rakyat adalah yang utama.
Sebelum Presiden Jokowi mengumumkan vaksinasi booster gratis, Pemerintah mengelompokkan adanya vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri diberlakukan pembayaran.
Sempat beredar besaran tarif vaksinasi booster berbayar. Namun, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan tarif yang beredar bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri.