Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

192 Izin Usaha Konsesi Kawasan Hutan Dicabut, Ini Daftar Lengkapnya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan pencabutan izin tersebut melalui Kepmen LHK No SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. 
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 07 Januari 2022  |  12:49 WIB
Hutan Mangrove.  - KKP
Hutan Mangrove. - KKP

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut 192 izin usaha konsesi kawasan hutan akibat melanggar sejumlah ketentuan pemerintah.  

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan pencabutan izin tersebut melalui Kepmen LHK No SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. 

Keputusan itu berlaku mulai 6 Januari. Adapun 192 unit perizinan atau perusahaan tersebut tercatat menguasai lahan seluas 3.126.439,36 hektare. 

Selain, kementerian telah mencabut 42 izin usaha konsesi kawasan hutan pada periode September 2015 sampai Juni 2021 seluas 812.796,93 hektare.

Siti Nurbaya memerintahkan tim pengendalian perizinan konsesi, penertiban dan pencabutan izin konsesi kawasan hutan bersama Dirjen Pengelolaan Hutan dan Tata Lingkungan dan stakeholder memulai evaluasi dengan 106 izin usaha seluas 1.369.567,55 hektare. 

Lebih lanjut, izin konsesi kawasan hutan yang menjadi objek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi lima izin. 

Pertama, perizinan berusaha pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami.

Kedua, PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, yang merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budidaya.

Ketiga, persetujuan penggunaan kawasan kutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan.

Keempat, persetujuan pelepasan kawasan hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan.

Kelima, izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi.

Daftar SK Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut Selama Periode September 2015 - Juni 2021 

NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 
840/Kpts-VI/1999PT. HUTANI SOLA LESTARI  45.990,00 RIAU 
SK. 532/Menhut- II/2009 PT. RANTE MARIO 84.040,00 SULBAR 
SK. 136/Menhut- II/2006 KOPERASI PUTRA DAYAK JAYA 24.610,00 KALTENG 
SK. 25/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MAS TIMBER 53.400,00 KALTIM 
SK. No. 39/Menhut- II/2009 PT. GLOBAL PATNERS INDONESIA 144.940,00 PAPUA 
SK.132/Menhut- II/2006 PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA 53.960,00 KALTENG 
SK.133/Menhut- II/2006 PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER 10.945,00 KALTENG 
SK.802/Kpts-VI/99PT. BHARA INDUK 47.687,00 RIAU 
SK.300/Menhut- II/2008 PT. PERMATA BORNEO ABADI 34.000,00 KALTARA 
10 SK. 217/Menhut-II/2007 PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 10.390,00 RIAU 
11 SK. 524/Menhut-II/2009 PT. KHATULISTIWA LESTARI ABADI D/H PT. WANA DAMAI 8.900,00 KALTENG 
12 SK. 179/Menhut-II/2007 PT. BUMI MEKAR HIJAU 25.580,00 KALBAR 
13 SK. 5/1/C/PMDN/2016 PT. KALANIS SUMBER REZEKI 4.710,00 KALTENG 

 

NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 
14 SK.554/Menhut-II/2006PT. RIMBA ROKAN PERKASA 22.930,00 RIAU 
15 SK. 673/Menhut-II/2009 PT. TUNAS HUTAN PRATAMA 10.130,00 SUMSEL 
16 SK 553/Menhut-II/2006 PT. PRIMA BANGUN SUKSES 8.670,00 RIAU 
17 205/Kpts-V/1992PT. LINGGA TEJAWANA (D/H PT. KURNIA KAPUAS PLYWOOD) 13.600,00 KALBAR 
18 SK.21/Menhut-II/2007PT. NATIONAL TIMBER FOREST PRODUCT 9.300,00 RIAU 
19 31/Kpts-II/1997PT. DYERA HUTAN LESTARI 8.000,00 JAMBI 
20 226/Kpts-V/1992PT. INHUTANI III SANTILIK 4.400,00 KALTENG 
21 SK.603/Menhut-II/2009PT. ALLINDO EMBRYO AGRO 6.925,00 LAMPUNG 
22 495/Kpts-II/1992PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES 7.300,00 ACEH 
23 SK.247/Menhut-II/2013PT. INKUD AGRITAMA 5.907,00 SUMBAR 
24 660/Kpts-II/1995PT. ARANGAN HUTANI LESTARI 9.400,00 JAMBI 
25 251/Kpts-II/1998PT. RIMBA BERLIAN HIJAU 13.700,00 KALTENG 
26 599/Kpts-II/1996PT. RIMBA SERAYA UTAMA 12.600,00 RIAU 
27 SK.70/Menhut-II/2007PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 4.010,00 RIAU 
28 SK.677/Menhut-II/2011PT. SENTOSA PRATAMA 32.960,00 MALUKU 
29 SK.492/Menhut-II/2010PT. PUNDIWANA SEMESTA 6.480,00 KALTENG 
30 SK.322/Menhut-II/2009PT. RIMBA ARGAMAS 10.100,00 KALTENG 
31 SK.262/Kpts-II/1998PT. RIMBA ROKAN LESTARI 14.875,00 RIAU 
32 SK.75/Menhut-II/2007PT. PERKASA BARU 13.170,00 RIAU 
NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 
33 SK.110/Menhut-II/2014PT. BARA INDOCO 27.370,00 SULBAR 
34 SK.931/Menhut-II/2013PT. BIO ENERGY INDOCO 9.640,00 SULBAR 
35 SK.532/Menhut-II/2014  PT. KARYAMAJU JAYA SENTOSA 776,02 KALTIM 
36 SK.238/Menhut-II/2014  PT. BERAU JAYA ENERGI 896,14 KALTIM 
37 SK.618/Menhut-II/2010  PT. BARA KUMALA SAKTI 1.336,60 KALTIM 
38 SK.705/Menhut-II/2011  PT. RINJANI KARTANEGARA 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

izin pinjam pakai kawasan hutan klhk
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top