Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di tahun 2022 ini.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu dari meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5 persen ke 70 persen.
Target intervensi langsung pemerintah sejumlah 5 juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni, salah satunya dari subsidi perumahan (FLPP/SSB-SBUM) sebesar 900.000 unit dan Tapera sebesar 500.000 unit.
Bantuan pembiayaan perumahan FLPP telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2010, yang saat itu dikelola oleh PPDPP.
Hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan, dan memastikan bahwa negara hadir untuk memberi dan menjawab apa yang menjadi konsen kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah akan papan.
"Saya yakin BP Tapera bisa mendorong bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2022 ini," ujarnya saat memberikan sambutan pada penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BP Tapera dan Bank penyalur FLPP Tahun 2022 secara daring di Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Adapun kinerja penyaluran dana FLPP sejak tahun 2015 hingga 2021 terus meningkat melampaui target. Capaian kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2021, sejumlah Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah, atau 117,94 persen dari target Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
"Diharapkan setelah bergabung dengan BP Tapera dapat berkinerja lebih baik, dan turut bersinergi dalam penyediaan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Selain itu salah satu hal penting lainnya adalah membuka peluang akses perluasan bagi MBR non-fixed income,” tuturnya.
