Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai bahwa pemerintah harus berhati-hati apabila hendak meningkatkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun depan karena ruang fiskal APBN yang masih sempit.
Ekonom dan Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa pada tahun depan, ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih terbilang sempit. Pemerintah harus memprioritaskan belanja untuk pencegahan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Wacana kenaikan gaji PNS di tengah kondisi itu pun, menurut Bhima, memerlukan perhitungan yang sangat rinci dan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan penggunaan kas negara untuk kenaikan gaji itu tak akan menghambat langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta membawa dampak yang jelas bagi konsumsi pegawai.
"Ruang fiskal itu sangat sempit pada 2022, terlebih ada mandat untuk menurunkan defisit APBN menjadi 3 persen pada 2023, lalu pemerintah juga sedang mendorong proyek-proyek skala besar seperti pemindahan ibu kota negara dan beberapa proyek strategis nasional baru. Wacana kenaikan gaji [PNS] ini harus hati-hati," ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (20/12/2021).
Dia menjelaskan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, salah satu kenaikan belanja paling tinggi dari pemerintahan adalah belanja pegawai, selain belanja pembayarang bunga utang dan barang. Belanja pegawai sendiri mencakup pembayaran gaji dan tunjangan bagi para PNS.
Menurut Bhima, pengaruh kenaikan gaji PNS terhadap perekonomian tidak akan sebesar penyaluran subsidi dan bantuan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi fiskal yang menantang, Bhima menilai bahwa lebih bijak jika pemerintah membelanjakan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga
"Saya sih enggak setuju kalau ini [gaji PNS] naik tahun depan. Lebih baik pemerintah mendorong belanja modal, yang mencakup subsidi langsung kepada masyarakat, UMKM, upaya pengentasan kemiskinan dengan bantuan sosial. Itu jelas jauh lebih cepat mendorong pemulihan ekonomi dan lebih menggerakkan sektor swasta pada 2022," ujarnya.
Bhima pun menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam mengembangkan kualitas layanan publik. Hal tersebut merujuk kepada pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai rencana penggantian fungsi sebagian PNS oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Bhima tak menekankan wacana penggunaan kecerdasan buatan yang berulang kali mewarnai ucapan pemerintah. Namun, menurutnya, esensi dari pesan itu adalah terdapat orientasi mendorong efisiensi birokrasi dengan menggantikan pekerjaan manual dan repetitif dari PNS dengan teknologi.
"Ini kan arahannya belanja pegawai yang justru lebih hemat, lebih bisa dipangkas. Sementara dalam lima tahun terakhir kenaikan belanja pegawai naik terus," ujar Bhima.
Pada tahun depan, pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) kepada para PNS, sesuai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022. Selain itu, tersiar informasi bahwa gaji PNS pun akan naik pada tahun depan, tetapi belum terdapat kejelasan dari pemerintah hingga saat ini.
