BIBC 2022: BNI, Telkom, Indika, hingga Toyota Beberkan Peluang 2022

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan kendaraan bermotor roda dua naik 30,8 persen secara tahunan per November 2021 atau menjadi 4,66 juta unit. Begitu pula dengan ekspor yang naik 20,1 persen secara tahunan pada periode yang sama. 

Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala mengatakan bahwa pemulihan industri sepeda motor Tanah Air kembali menguatkan posisi Indonesia di Asean. Pada tahun lalu Indonesia hanya berkontribusi 38 persen terhadap pasar roda dua kawasan, sedangkan tahun ini naik ke posisi 50 persen. 

Marketing Planning & New Business Divission Head PT Toyota Astra Motor Lina Agustina melihat tiga tantangan bagi sektor otomotif pada tahun depan. Tantangan utama adalah pemulihan ekonomi dan juga ketidakpastian mengenai kondisi pandemi Covid-19. 

Selanjutnya adalah aturan tarif PPnBM baru yang besarannya berdasarkan emisi karbon. Hal ini akan meningkatkan harga jual beberaka mobil, sehingga akan memerlukan penjelasan kepada konsumen agar tetap dapat menyerap produk yang ada di pasar. 

Marketing Planning & New Business Divission Head PT Toyota Astra Motor Lina Agustina mengatakan bahwa diskon PPnBM untuk mobil tertentu memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan. Hal ini mengkerek penjualan model-model Toyota yang mendapatkan insentif tersebut naik 107,6 persen selama periode pemberlakuan atau sejak Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan Indonesia adalah pasar otomotif terbesar Asean. Sebanyak 32 persen pasar otomotif berada di kawasan ada di Tanah Air. 

Namun satu yang masih perlu digenjot adalah produksi mobil di dalam negeri. Indonesia saat ini masih berada di bawah Thailand. Negara Gajah Putih, dalam kondisi normal, dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta orang mampu memproduksi lebih dari 2 juta unit mobil per tahun. Sementara itu, Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 orang, rata-rata hanya memiliki volume produksi sekitar 1,2 juta unit hingga 1,3 juta unit per tahun. 

Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan mendorong partisipasi perusahaan swasta terkait investasi energi baru terbarukan (EBT). Hal ini terlihat dari RUPTL PLN 2021-2030, dari total tambahan kapasitas 40,6 gigawatt, sekitar 60 persen investasi ditawarkan kepada pihak swasta. Kemudian bila dirinci lebih lanjut, dari total 20,9  gigawatt pembangkit EBT, sekitar 55-65 persen ditawarkan kepada pihak swasta. 

Adapun satu upaya agar pihak swasta berminat adalah dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah penyederhanaan perizinan. 

Ketua Umum Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia Bouman T. Situmorang mengatakan bahwa energi berkontribusi sangat besar terhadap biaya operasi di industri ekstraksi mineral. Dia mengatakan transisi menuju energi baru terbarukan berpotensi mengkerek harga produk mineral. 

Oleh karena itu menurutnya, Indonesia pada masa yang akan datang akan membutuhkan energi nuklir. Selain dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil, biaya per kwh energi nuklir juga sangat rendah. 

Vice President Director and Group CEO PT Indika Energy Tbk. Azis Armand mengatakan saat ini hampir 80 persen pendapatan perusahaan berasal dari sektor batu bara dan penunjangnya. Seiring dengan upaya kontribusi perusahaan terhadap ekonomi yang berkelanjutan, Indika Energy akan menggenjot pendapatan dari sektor non-batu bara. 

Indika menargetkan pada pada 2025, pendapatan dari sektor non-batu bara akan menyumbang 50 persen atau setara dengan pendapatan dari sektor batu bara. Selanjutnya pada 2050, Indika membidik status sebagai perusahan energi net zero emission.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM RI Dadan Kusdiana menjabarkan ada enam peluang investasi pembangkit listrik  energi baru terbarukan, yakni PTLS atap, PLTS skala besar, PLTS terapung, PLT panas bumi, PLT bioenergi, dan PLTU co-firing. 

PLTS atap diperkirakan akan menyerap US$3 miliar, PLTS skala besar US$3,2 miliar, PLTS terapung US$18 miliar, PLT panas bumi US$17,3 miliar, PLT bioenergi US$2,2 miliar, PLTU co-firing US$1,7 miliar. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM RI Dadan Kusdiana mengatakan nilai investasi pembangkit listrik yang dibutuhkan untuk menuju energi baru tebarukan hingga 40 tahun ke depan adalah US$1.043 miliar atau US$25 miliar per tahun. 

Investasi tersebut akan digunkan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan yang saat ini teknologinya sudah dimiliki oleh Indonesia. Dalam 4-5 tahun ke depan Indonesia akan semakin kompetitif dalam menggunakan tenaga surya yang dikombinasikan dengan baterai. 

Direktur IT dan Operasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. YB Hariantono mengatakan bahwa perusahaan telah memiliki strategi yang jelas untuk mendirikan bank digital. Satu poin utama adalah mengincar segmen UKM, di mana memiliki populasi lebih dari 60 juta unit usaha di Indonesia. 

Kedua, kemampuan teknologi dengan bermitra dengan perusaaan teknologi. Kemudian, adalah mencari ekosistem untuk menjual produk kepada segmen UMKM dengan mengandalkan solusi digital. Terakhir kemampuan mengelola risiko yang sudah dimiliki oleh perbankan tradisional. 

Adapun PT Bank Mayora adalah satu bank kecil yang memiliki fokus menyasar segmen UMKM.

YB Hariantono, Direktur IT dan Operasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan saat ini ada lebih dari 4.000 partner yang terhubung dengan open banking perusahaan. Lebih rinci, dia mengatakan bahwa sekitar 75 persen peer to peer(P2P) lending sudah terhubung dengan open API BNI. 

Ada tiga macam kerja sama model yang saat ini  dijalankan, yakni sebagai fasilitator yang hanya menyiapkan pembayaran, transfer. Kedua, partnership, artinya BNI bisa menjual produk mulai dari pembukaan rekening hingga permintan kredit ke ekosistem. Ketiga orchestrator atau terlibat dalam membangun proses bisnis dari awal agar digital platform tersebut bisa terhubung dengan bank dan melayani konsumen secara spesifik. 

Direktur IT dan Operasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. YB Hariantono mengatakan ke depan produk perbankan hanya digital ready. Artinya setiap produk harus bisa diintegrasikan dengan platform digital lain. 

Dia menjelaskan bahwa tren ekosistem digital adalah membangun platform dan menjual produk orang lain. Hal tersebut didukung dengan sistem open API yang sudah lazim digunakan saat ini. 

"Dalam perkembangan ekosistem digital semua terhubung. jadi produk tidak hanya dijual di platform sendiri, tetapi produk ini bisa dijual platform startup siapapun," katanya.

Dekan FEB Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan masih ada kesenjangan akses internet di Indonesia menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi digital. Satu sisi, ada satu daerah yang sudah memiliki koneksi internet mumpuni, tetapi banyak daerah yang lain yang tidak memiliki akses. 

Dalam catatan Teguh, ada 6.750 desa tidak memiliki akses telekomunikasi. Kemudian ada 6.961 desa tidak memiliki akses internet. 

Wakil Ketua Umum Indonesia E-commerce Association (idEA) Budi Primawan mengatakan bahwa sumber daya manusia menjadi tantangan startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi. Saat ini kebutuhan tidak hanya talenta di bidang teknis, tetapi juga perlu banyak tenaga kerja bergerak di sektor lain.

"Pemasaran, bisnis, yang bisa memanfaatkan ekonomi digital sehingga bisa menjadi satu kekuatan yang bermanfaat," katanya. 

Selain itu, ekosistem startup juga membutuhkan talental yang dapat mengoptimalkan ekonomi digital. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi digital Indonesia bisa optimal. 

Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Muhamad Fajrin Rasyid mengatakan perusahaan telekomunikasi tengah berusaha bergeser ke bisnis digital platform dan layanan digital.

"Digital platform seperti data center, big data, security, blockchain, AI, dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, perusahaan berbasis teknologi juga mulai merambah bisnis infrastruktur telekomunikasi, seperti Google dan Amazon. Hal ini adalah fenomena yang terjadi secara global. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan sekitar 82,8 persen pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu pada tahun depan diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan melalui insentif pajak dan keringanan biaya produksi seperti tagihan listrik. Selain itu dunia usaha juga akan membutuhkan relaksasi pembayaran kredit dan bantuan modal untuk usaha kecil.

Selengkapnya simak beritanya di sini.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan peluang pelaku usaha pada tahun depan adalah permintaan domestik, G-20, harga komoditas, program stimulus, pembangunan infrastruktur, dan agenda reformasi struktural. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai di angka 6 persen pada tahun 2022. 

Arsjad beralasan proyeksi yang tinggi itu ditopang oleh meningkatnya aktivitas masyarakat seperti belanja, wisata dan bekerja di kantor seiring dengan masifnya kegiatan vaksinasi Covid-19 di tengah masyarakat. 

“Saya sendiri personally punya optimisme mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen,” kata Arsjad.

BKPM membidik realisasi investasi tahun depan dapat mencapai Rp1.200 trilliun. Hal ini guna mencapai pertumbuhan PDB 5,4 persen hingga 6,4 persen.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BPKM RI Indra Darmawan mengatakan ada tiga fokus utama sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hilirisasi sumber daya alam, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Adapun ada beberapa hal yang membuat BKPM RI optimistis target tersebut tercapai, satu di antaranya sejak 2018 ada rencana investasi sekitar Rp2.000 triliun. Data kami menunjukan dari rencana yang disampaikan, sepertiga terealiasasi. 

Kemudian pemerintah akan menagih investasi kepada lebih dari 100 perusahaan yang menikmati fasilitas fiskal, yang nilainya sekitar Rp900 triliun. Sampai kemarin itu, lebih dari 100 perusahaan tersebut dalam tahap investasi 30-70 persen. 

Selain itu juga ada investasi mangkrak Rp708 triliun sejak November 20219 dan saat ini sudah terealisasi Rp550 triliun. Dengan demikian masih ada yang dapat didorong pemerintah untuk direalisasikan.  

Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi investasi pada kuartal III/2021 sebesar 216,7 triliun memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi nasional senilai Rp354,19 triliun. 

Bila dirinci, Rp216,7 adalah dampak initial, Rp88,65 triliun dampak langsung, dan Rp48,84 triliundampak tidak langsung.

Selain itu juga memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah sebesar Rp193,54 T yang terdiri dari Rp112,16 triliun dampak initial, Rp52,37 triliun dampak langsung, dan Rp29 triliun dampak tidak langsung.

Kemudian, BKPM RI juga mencatat peningkatan output, nilai tambah, dan lapangan kerja terdistribusi ke seluruh provinsi di Indonesia dengan kenaikan terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah.

Sementara itu kenaikan nilai tambah terbesar di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Banten. Penciptaan lapangan kerja terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan Banten.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BPKM RI Indra Darmawan mengatakan realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari–September 2021 mencapai 73 persen atau sekitar Rp559 triliun dari target Rp900 triliun. 

Hal menarik dari realisasi investasi tahun ini adalah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hampir seimbang. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini realisasi PMA Rp331,7 triliun (50,3 persen) dan PMDN Rp327,7 triliun (49,7 persen). Sebelumnya PMA mendominasi dengan kisaran kontribusi 70 persen. 

Selain itu, investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga hampir seimbang. Pulau Jawa mencatat Rp340,7 triliun  (51,7 persen) dan luar Pulau Jawa Rp318,7 triliun (48,3 persen).

Di tengah ketidakpastikan ekonomi global, Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai negara tujuan investasi. Laporan dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2021, Indonesia meduduki rangking 17. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BPKM RI Indra Darmawan mengatkan Indonesia berada di atas Prancis, Vietnam, dan Jepang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BPKM RI Indra Darmawan mengatakan tahun 2021 adalah periode pemulihan yang dipenuhi ketidakpastian dan ketidakmerataan di level global. Negara yang memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 tinggi dan mengguyur banyak stimulus, pulih lebih cepat. Akan tetapi negara yang memiliki kondisi sebaliknya, pulih lebih lambat. 

Pada tahun depan, pemerintah awalnya berasumsi pandemi Covid-19 akan bergeser menjadi endemi. Namun, varian baru, Omicron membuat keyakinan tersebut goyang. Oleh karena itu Indra menilai segala risiko pada tahun ini masih akan mewarnai perekonomian 2022. 

Acara BIBC 2022 hari ini, Kamis 16 Desember 2021 dimulai pukul 09.55 WIB. Berikut tautan link youtube acara.