Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyepakati penanaman modal negara atau PMN total senilai Rp110,5 triliun bagi sejumlah BUMN. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN untuk tahun ini dan alokasi suntikan modal untuk tahun depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait Pengambilan Keputusan Tahapan PMN 2021 dan 2022.
Setelah melewati berbagai pembahasan, baik dengan Menkeu maupun seluruh badan usaha milik negara (BUMN) terkait, Komisi XI pun menyepakati suntikan modal negara dengan total Rp110,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN Rp43,2 triliun pada tahun ini dan alokasi PMN Rp67,3 triliun pada 2022.
"[Komisi XI DPR menyepakati] pemerintah agar melaksanakan PMN sesuai arah upaya, kebijakan, dan pelaksanaan PMN 2021 dan 2022," ujar Dito dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan terkait Pengambilan Keputusan Tahapan PMN 2021 dan 2022, Rabu (15/12/2021).
Berikut rincian PMN untuk BUMN pada tahun ini dan tahun depan, sesuai keputusan Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR:
Daftar BUMN Terima PMN 2021
- PT Hutama Karya (Persero): Rp9,1 triliun (tambahan)
- PT Waskita Karya (Persero): Rp7,9 triliun (tambahan)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI: Rp6,9 triliun (tambahan)
- Badan Bank Tanah: Rp1 triliun (tambahan)
- Lembaga Pengelola Investasi (LPI): Rp15 triliun (tambahan)
- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Rp3,3 triliun (dari saldo anggaran lebih atau SAL)
Daftar BUMN Terima PMN 2022
- PT Hutama Karya (Persero): Rp23,85 triliun
- PT Waskita Karya (Persero): Rp3 triliun
- PLN: Rp5 triliun
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF: Rp2 triliun
- PT Adhi Karya (Persero): Rp1,976 triliun
- Perum Perumnas: Rp1,568 triliun
- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Rp28,84 triliun
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero): Rp1,085 triliun
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PMN untuk BUMN bukan semata-mata untuk mendorong bisnis korporasi. Pemerintah memberikan sejumlah penugasan yang akan berimplikasi pada perekonomian secara umum.
"PMN ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis korproasi, dua-duanya. BUMN itu, terutama yang mendapatkan injeksi penting bagi [pengembangan infrastruktur], PMN membuat korporasi ini yang investasi [di proyek infrastruktur]," ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus bersama Bisnis, belum lama ini.
Menurutnya, infrastruktur menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur tidak memberikan imbal hasil yang cepat sehingga peranan perusahaan pelat merah menjadi penting.
