Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengingatkan perihal keandalan pasokan listrik yang harus tetap terjaga selama proses transisi energi.
Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan bahwa transisi energi menuju karbon netral atau net zero emission merupakan sebuah keniscayaan. Namun, asosiasi mewanti-wanti soal keandalan listrik selama proses tersebut berjalan.
“Di saat yang bersamaan, keandalan pasokan kelistrikan tetap harus terjaga dalam proses transisi,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/12/2021).
Sementara itu, dalam upaya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), asosiasi mendorong adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta sebagai independent power producer (IPP).
Kerja sama tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan transisi energi hingga mencapai karbon netral di 2060. Kemudian, dibutuhkan pula proses pengadaan yang transparan dan cepat untuk mengakselerasi investasi di EBT sebagai pemenuhan tambahan listrik ke depan.
“Selain itu, diperlukan aktivitas yang meningkatkan demand akan kebutuhan EBT, seperti kompor listrik, kendaraan roda dua dan roda empat berbasis listrik, sehingga transformasi keseluruhan value chain ekosistem dapat tercipta dengan baik,” katanya.
Baca Juga
Adapun, pengembangan energi terbarukan di dalam transisi energi diyakini mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan, hingga memberikan dampak lingkungan yang lebih bersih.
Selain itu, upaya pengembangan itu juga ditopang oleh potensi sumber daya yang ada. Kata dia, pengembangan bisnis EBT masih sangat besar meliputi tenaga air, angin, surya, biomassa, hingga waste to energy.
“APLSI sudah memiliki rekam jejak dalam pengembangan kelistrikan swasta, dan siap mengambil peranan dalam peningkatan porsi EBT,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT PLN (Persero) segera melakukan pengadaan pembangkit EBT guna mencapai jadwal operasi sesuai yang direncanakan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mendorong percepatan pengembangan EBT sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021–2030.
Dia menuturkan bahwa rencana pengembangan pembangkit EBT, baik secara lokasi maupun kapasitas telah ditetapkan dalam RUPTL. Rencana itu pun perlu segera direalisasikan oleh perseroan.
“Jadi PLN perlu segera melakukan pengadaan agar penyelesaian COD [commercial operation date] bisa tetap sesuai [rencana],” katanya kepada Bisnis, Minggu (12/12/2021).
Dalam salinan RUPTL, perseroan menetapkan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 20.923 megawatt (MW) hingga 2030. Jumlah itu setara 51,6 persen dari total pembangkit yang direncanakan.
Sementara itu, 19.652 MW lainnya dibangun dengan mengandalkan energi fosil. PLN menargetkan pengembangan kapasitas listrik 40.575 MW dalam 9 tahun ke depan.
Dalam jangka pendek, berdasarkan rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menggeber tingkat bauran energi bersih menyentuh 23 persen dari total ketersediaan energi pada 2025. Dalam realisasinya, bauran EBT baru sebesar 11 persen.
Kementerian ESDM mencatat penambahan kapasitas pembangkit EBT telah mencapai 376,04 MW hingga kuartal III/2021. Adapun, target bauran energi bersih hingga akhir tahun ini mencapai 875,78 MW.
