Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Program Ini Diklaim Bisa Kurangi Praktik Mafia Tanah

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diyakini dapat menekan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 03 Desember 2021  |  11:34 WIB
Ilustrasi tanah sengketa. - Istimewa
Ilustrasi tanah sengketa. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diyakini dapat menekan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Teti Rohatiningsih, Anggota Komisi II DPR RI, mengatakan bahwa PTSL memungkinkan seluruh bidang tanah masyarakat terdaftar dan bersertifikat. Dengan begitu, celah untuk praktik mafia tanah akan semakin tertutup.

“Jika seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terbit sertifikatnya, makan itu bisa menjadi pegangan masyarakat, karena tanah adalah aset penting yang harus dijaga,” katanya dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Jumat (3/12/2021).

Seperti diketahui, PTSL merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memerangi praktik mafia tanah di tengah masyarakat.

Teti pun mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap praktik mafia tanah yang bisa menjerat siapa saja.

Salah satu cara untuk menghindari praktik mafia tanah, kata dia, masyarakat bisa menggunakan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kredibel dan memiliki integritas tinggi untuk membuat sertifikat dan mengurus jual beli tanah.

“Pastikan dulu bahwa notaris atau PPAT itu terpercaya, karena sekarang ini praktik mafia tanah banyak sekali modusnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suwito menuturkan, saat ini pihaknya berupaya untuk mendaftarkan seluruh tanah milik masyarakat.

Langkah itu dilakukan seiring dengan upaya menyelesaikan sejumlah kasus sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi digital untuk memerangi mafia tanah.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dengan melakukan layanan pertanahan yang berbasis digital. Jika semuanya sudah digital, mafia tanah akan sulit untuk mencari celah, karena semua datanya sudah masuk sistem,” tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr mafia tanah kementerian atr/bpn
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top