Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

KSPI Bakal Gelar Demo di Jakarta Hari Ini, Minta Anies Cabut Putusan UMP

Tuntutan itu merupakan respons dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 November 2021  |  06:23 WIB
KSPI Bakal Gelar Demo di Jakarta Hari Ini, Minta Anies Cabut Putusan UMP
Massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Balai Kota DKI pada hari ini, Senin (29/11/2021) untuk mendesak mencabut Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022.

“KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK,” kata Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso, dikutip tempo.co, Senin (29/11/2021).

Winarso juga meminta Anies merevisi SK tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Tuntutan itu, lanjut dia, merupakan respons dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. 

“Sehingga, pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut,” kata Winarso.

Selain itu, KSPI DKI Jakarta juga mendesak Anies agar mengembalikan formula penetapan UMP 2022 dengan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan ini dibacakan secara langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada Kamis, 25 November 2021.

“Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Anwar Usman.

Putusan ini memiliki arti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang ada harus segera direvisi dalam jangka waktu dua tahun. Namun, tuntutan dari buruh bagi MK untuk membatalkan undang-undang tersebut tidak dikabulkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Anies Baswedan upah minimum Cipta Kerja

Sumber : Tempo.co

Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top