Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa blue economy bisa dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi.
Menurutnya, potensi ekonomi yang berbasis pada jasa ekosistem laut ini bisa mencapai US$1,33 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun.
Untuk itu, Indonesia dan Swedia telah menandatangani komitmen kerja sama di bidang blue economy pada Oktober lalu. Komitmen tersebut berlanjut dalam Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia 2021, Kamis (25/11/2021), melalui peluncuran Buku Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia.
“Buku ini disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi Blue Economy diperkirakan mencapai US$1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja,” ujar Suharso, Kamis (25/11/2021).
Kerangka pembangunan ekonomi biru ini merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025.
Amanat tersebut khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024, yang sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga
Suharso mengatakan upaya penyusunan kerangka pembangunan ekonomi biru ini mendapatkan dukungan dari OECD serta pemerintah Swedia. Nantinya kolaborasi ini akan dibahas lebih lanjut pada salah satu working group di Forum G20, di mana Indonesia memegang peran presidensi.
“Kolaborasi ini akan dilanjutkan dalam perumusan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru untuk Indonesia, dan kemudian menjadi salah satu agenda pembahasan Development Working Group di G20 mendatang,” jelasnya.
Sejalan dengan upaya transisi ekonomi, kerangka pembangunan ekonomi biru mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainability Development Goals (SDGs), yaitu tujuan 14, 7, 8, 9 dan 17.
“Kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan, dan posisi Indonesia yang strategis secara politik dan ekonomi di kawasan,” ujar Suharso.
Di samping itu, pengelolaan sumber daya dan ekosistem kelautan juga diarahkan untuk dapat mengatasi tantangan degradasi pesisir dan sumber daya alam, perubahan iklim, polusi laut, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak perubahan kondisi ekosistem laut dan pesisir.
Pengembangan ekonomi biru juga diharapkan dapat memperluas pemanfaatan peluang pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, seperti pariwisata berkualitas, pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan industri pengolahan berbasis sumber daya kelautan.
Utamanya bagi masyarakat pesisir, manfaat dari pengembangan ekonomi biru berkaitan dengan kelestarian keanekaragaman hayati laut, ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pascapandemi (Blue Recovery) dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambah dan produktivitas.
Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif.
Menurutnya, transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif.
Penyusunan kerangka pembangunan ekonomi biru ini menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, mengingat ekonomi ini meliputi berbagai sektor dan lintas pelaku.
Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi biru membutuhkan sinergi antar aktor dan sektor untuk dapat menangani beberapa peluang dan tantangan guna mencapai keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.
Adapun, sebelumnya Menteri Suharso telah menandatangani komitmen kerja sama pengembangan blue economy di Indonesia, bersama dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Swedia Per Bolund dan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth, Senin (25/10/2021), di Stockholm, Swedia.
