Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menperin Bakal Pamer Industri Hijau di Presidensi G20

Saat ini, negara-negara di dunia adu strategi untuk bergerak menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Di Indonesia, selain penerapan pajak karbon, pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan kawasan industri hijau (KIH) di Kalimantan Utara.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sambutan saat Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021 di Jakarta, Rabu (15/9/2021). /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sambutan saat Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021 di Jakarta, Rabu (15/9/2021). /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia akan memamerkan KIH tersebut pada trade investment and working group (TIIWG) G20 tahun depan. Indonesia diketahui akan mulai memegang kendali sebagai Ketua G20 pada 1 Desember 2021.

"Dalam G20 kami akan men-showcase apa yg disebut kawasan industri hijau, yang totally akan green," kata Agus di Jakarta, Rabu (10/11/2021).  

Saat ini, negara-negara di dunia adu strategi untuk bergerak menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Di Indonesia, selain penerapan pajak karbon, pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan kawasan industri hijau (KIH) di Kalimantan Utara.

Rencana pembangunan kawasan industri hijau itu juga disebut-sebut telah mendapat dukungan dari sejumlah investor potensial.

Agus sebelumnya juga telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp28,68 triliun dari produsen gula terbesar Dubai Al Khaleej Sugar Co. atau AKS. Selain produksi gula, investasi tersebut juga akan mengalir ke pengembangan fabrikasi etanol yang dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif.  

AKS juga tertarik dengan pengembangan produk turunan lainnya dari tebu, yakni biomassa yang dapat dijadikan energi listrik dan etanol untuk pencampuran bahan bakar.

Sementara itu, dia juga menekankan pentingnya skema perdagangan karbon sebagai salah satu elemen industri hijau. Agus mengatakan Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara dalam menerapkan perdagangan karbon meski sejauh ini belum ada payung hukumnya.

Sebut saja kerja sama bilateral dengan Jepang melalui skema joint crediting mechanism (JCM). Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Norwegia yang akan membayar Indonesia atas upaya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pembayaran tersebut tertuang dalam kerja sama pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+.

"Jadi ada beberapa skema yang bisa kita gunakan. Carbon trading tentunya dalam konteks agar kita bisa mengurangi karbon dan mendorong industri kita menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper