Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Ungkap Ada 'Penumpang Gelap' di PLN dan Pertamina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya penumpang gelap pada badan usaha milik negara (BUMN) yang bekerja tidak profesional dalam menjalankan setiap penugasan pemerintah.
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021). JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya penumpang gelap pada badan usaha milik negara (BUMN) yang bekerja tidak profesional dalam menjalankan setiap penugasan pemerintah.

Saat pemberian arahan kepada jajaran direksi dan komisari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), Jokowi berang dengan penumpang gelap dalam setiap pemberian penugasan.

“Kalau ya mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan, ya akan saya lakukan tindakan,” katanya seperti disiarkan kanal Youtube Setpres, Sabtu (20/11/2021).

Presiden pun meminta Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelolanya untuk setiap penugasan yang ada. “Sekali lagi jangan tumpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan.”

Presiden Jokowi bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ketidak profesional BUMN muncul setelah adanya penugasan dari pemerintah. Titik lemah ini, kata Presiden, harus segera diselesaikan.

“Itu kelemahan BUMN kalau sudah ada penugasan, ini menjadi tidak profesionalnya ada di situ titik lemahnya, sehingga profesionalisme menjadi hilang,” tuturnya.

Sementara itu, saat memberikan arahan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kedua perseroan untuk menjalankan seluruh instruksi pemerintah. Salah satunya dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

PLN maupun instansi terkait pun diminta untuk menyiapkan secara detail seluruh rencana dalam pengembangan EBT demi mencapai karbon netral pada 2060.

Di sisi lain, Presiden juga meminta agar Pertamina menyelesaikan segera seluruh proyek yang dianggap berjalan lambat. Adapun, kedua perusahaan plat merah itu juga didorong untuk membuka peluang investasi selebar mungkin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper