Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Rabu (17/11).
Pertama, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, Rabu (17/11/2021).
Kepala Negara menyampaikan, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.
Kedua, waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.
Jokowi meminta perlambatan ekonomi di China harus diperhatikan karena nilai ekspor Indonesia yang besar.
“Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mewaspadai serta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global.
Salah satu fenomena yang harus diwaspadai, sambungnya, adalah fenomena siklus commodity supercycle.
Menurutnya, saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi dan umumnya hanya berlangsung selama 18 bulan.
“Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” ucap Presiden.
Ketiga, waspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja dan meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja produktif.
“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya.
Keempat, segera dorong realisasi investasi. Kepala Negara mengungkapkan terdapat banyak komitmen investasi tetapi terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat.
Oleh karenanya, Presiden meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi, termasuk yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen tersebut menetas dan bisa direalisasikan.
Adapun, Jokowi bertemu dengan Syekh Mohamad bin Zayed dan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dan menyepakati komitmen investasi senilai US$44,6 miliar.
Selain itu, pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris yang menghasilkan komitmen investasi US$9,29 miliar.
Jokowi meminta seluruh komitmen tersebut untuk dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menghasilkan sesuatu yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita. Artinya, memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ujarnya.
Kelima, komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan atau renewable energy.
Jokowi menekankan investasi di sektor tersebut bisa berjalan dengan baik untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan.
Selain itu, pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower juga harus mulai direalisasikan.
