Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan kembalinya pelaksanaan umrah pada tahun depan. Kini pemerintah tengah membahas hal tersebut dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan nota diplomasi dari Arab Saudi telah diterima kepada pemerintah Indonesia, untuk memulai pembahasan terkait dengan penerimaan kembali jamaah Indonesia untuk Umrah 2022.
Airlangga menyebut pembahasan itu terdiri dari sejumlah persyaratan, utamanya persyaratan vaksin Covid-19 bagi peserta umrah dari Indonesia. Saat ini, Arab Saudi telah mengakui atau menerima jamaah yang sudah melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinopharm dan Sinovac. Awalnya, vaksin yang diakui sebagai persyaratan kedatangan jamaah hanya vaksin Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan Moderna.
"Mereka menambah pengakuan untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm. Namun, untuk Sinovac dan Sinopharm, mereka masih meminta adanya booster dan Indonesia saat ini belum memberikan perizinan booster [atau vaksin] ketiga, kecuali nakes," kata Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/11/2021).
Selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih fokus untuk merealisasikan capaian 70 persen target vaksinasi dosis pertama, serta 40 persen dosis kedua, kepada masyarakat hingga akhir 2021.
Dia menyebut pemberian suntikan vaksin ketiga atau booster kepada masyarakat non-tenaga kesehatan baru akan dipersiapkan pada Januari 2022 mendatang.
Baca Juga
Oleh sebab itu, rencana diplomasi akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Airlangga menyampaikan bahwa Menteri Agama dan Menteri Kesehatan akan segera melakukan komunikasi ke mitra masing-masing di Kerajaan Arab Saudi.
"Berdasarkan info, Menteri Agama akan segera mengirim tim di Minggu ini. Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Kesehatan di Saudi, mengenai penanganan Covid-19 yang sudah diakui oleh WHO sendiri bahwa sekarang [PPKM] sudah level 1," tuturnya.
Seperti diketahui, sudah hampir dua tahun ini kegiatan haji dan umrah dari Indonesia ditiadakan karena pandemi Covid-19. Jika tidak ada pandemi, biasanya ada sekitar satu juta jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah tersebut.
Karenanya, usaha jasa perjalanan ibadah haji dan umrah ikut terpuruk akibat kondisi global itu. Untuk meringankan beban para pemilik usaha, Airlangga menegaskan bahwa penyelenggaran kegiatan keagamaan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN.
Di sisi lain, dia juga menyampaikan sejumlah usaha perjalanan tersebut menerima pemeriksaan terkait dengan transaksi-transaksi lampau. Hal itu akan dikoordinasikan Airlangga dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Lalu, dia juga menerima usulan dari para penyelanggara usaha perjalan bahwa terdapat dana yang disetorkan terkait dengan kuota umrah, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Padahal, dalam dua tahun ini kegiatan tersebut ditiadakan, dan usaha perjalanan ikut mengalami kesulitan karena tidak ada pendapatan.
"Sehingga diminta agar yang sudah disetorkan ke BPKH, bisa dioptimalisasikan agar para pengusaha di bidang perjalanan bisa memperoleh manfaat untuk menunjuang operasional. Tentu pemerintah mendukung melalui program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dalam hal ini, karena dananya mereka sendiri setor dan ada di BPKH, tentu optimalisasi ini bisa dibahas," jelasnya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso lalu menegaskan pemerintah akan langsung menindaklanjuti rencana pemerintah untuk komunikasi bilateral dengan pihak Arab Saudi.
Kini, Susiwijono mengatakan pihaknya akan fokus pada pemberian insentif atau stimulus bagi pemilik usaha perjalanan ibadah haji dan umroh yang terdampak pandemi Covid-19.
"Terkait dengan turunan UU Cipta Kerja tadi, kita akan lihat timing-nya, sekarang kita dorong dulu dengan pemberian stimulus/insentif agar tumbuh dulu," ucapnya secara terpisah.
Dia optimistis bahwa dengan kembali dijalankannya kegiatan ibadah haji dan umrah, maka akan ada efek penggandan atau multiplier effect juga bagi perekonomian nasional.
"Kalau kita hitung, biasanya [sebelum pandemi] setahun dengan minimal satu juta jamaah, kalau itu terjadi [untung] tidak hanya ke usaha travelnya saja. Dari transportasinya juga. Mungkin teman-teman di Garuda akan ketutup [ruginya] sekian triliun," tutupnya.
