Bisnis.com, JAKARTA — Pengadministrasian dan pengasuransian dinilai sebagai langkah penting agar aset negara terjaga dari mafia atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Banyaknya aset negara membuat pengelolaan dan kepatuhan terhadap legalitas harus berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam gelaran Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Senin (15/11/2021). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung pentingnya legalitas dari seluruh aset negara.
Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk menjaga seluruh aset negara selalu tertib administrasi dan kuat secara legalitas. Kemudian, dia pun meminta DJKN mengakselerasi pengasuransian barang milik negara agar aset-aset yang ada semakin terproteksi.
Bukan tanpa alasan, Sri Mulyani mengungkap bahwa aset pemerintah rawan menghadapi mafia dan oknum-oknum yang menyerobot aset negara. Oleh karena itu, ketertiban administrasi dan asuransi menjadi aspek penting dalam menjaga aset negara.
"Terus terang kalau aset negara tidak diadministrasi, tidak memiliki status legal yang kuat, mudah sekali dilakukan penyerobotan, baik itu dilakukan oleh oknum bekerja sama dengan mafia aset atau mafia tanah," ujar Sri Mulyani pada Senin (15/11/2021).
Menurut Sri Mulyani, keberadaan polis asuransi barang milik negara (BMN) menunjukkan bahwa aset-aset tersebut tertib administrasi dan terjaga kepemilikannya. Asuransi pun menunjukkan akuntabilitas dari pengelolaan aset negara.
Baca Juga
Selain itu, keberadaan asuransi BMN dapat melindungi aset-aset negara dari risiko besar, yakni bencana alam. Seperti diketahui, Indonesia berada di jalur cincin api sehingga sangat rentang menghadapi berbagai bencana alam, mulai baik gempa bumi hingga tsunami, lalu kebakaran dan banjir.
"Bangunan milik negara harus kita lindungi dari bahaya musibah, apakah itu kebakaran, apakah musibah karena bencana alam. Maka, sekarang kita melakukan berbagai upaya seperti mengasuransikan barang-barang milik negara," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
