Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) transparan terkait pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui, proyek kereta cepat kini meminta dana dari APBN.
Rachmat Gobel juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Menurutnya, ada tiga hal yang membuat biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kian membengkak
Pertama, terjadi karena faktor asuransi. Kedua, karena faktor geologi dan geografi. Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat.
"Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan. Nyatanya kan tidak. Saya mempertanyakan kualitas studi kelayakan tersebut. Ini persoalan serius,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu (31/10/2021).
Berdasarkan data-data tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu meminta agar pihak KCIC berlaku transparan dan jujur.
Dia mendesak KCIC buka-bukaan terkait perhitungan konsultan sehingga seluruh pihak tahu bagaimana masa depan pembiayaan pembangunan kereta cepat tersebut.
"Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” imbuhnya.
Selain itu, Gobel juga khawatir dengan biaya operasional KCIC akan berimbas pada kualitas kereta sehingga yang berdampak pada pembiayaan.
Menurutnya, pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun, dia mengingatkan jangan sampai visi Presiden Jokowi tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab.
“Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan [Menko Maritim dan Investasi] mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya.
Gobel mengatakan China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km beberapa tahun lalu.
Saat itu, lanjutnya, Jepang mengajukan proposal dengan nilai US$6,2 miliar, sementara China mengajukan US$5,5 miliar. Dia menguturkan China menang karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN, dan skema business to business.
Namun, biaya pembangunan kereta cepat membengkak jadi US$6,07 miliar. Bahkan, Rachmat Gobel mengungkapkan biaya tersebut kini makin bengkak menjadi US$7,97 miliar.
Padahal, dia menilai Jepang yang sudah teruji dengan kualitas kereta cepat Shinkazen dan melakukan studi kelayakan jalur Jakarta-Bandung sejak 2012 itu pun kalah oleh proposal China.
“Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” ujar Gobel.
