Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga tes Covid-19 PCR perlu diikuti ketersediaan pasokan yang memadai seiring dengan kebutuhan yang naik. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan jumlah importir diperbanyak.
“Kebijakan mematok harga hanya akan efektif kalau pasokan berlimpah dan semua komponen biaya diketahui oleh pemerintah. Terlalu tingginya harga patokan dapat membatasi jumlah konsumen, tetapi kalau harga terlalu rendah, supplier bisa mundur sehingga terjadi kelangkaan atau bahkan terbentuknya pasar gelap,” kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, Jumat (29/10/2021).
Indonesia tidak memproduksi PCR sendiri dan ketersediaan PCR sepenuhnya berasal dari impor. Oleh karena itu Andree mengatakan harga yang tinggi perlu ditinjau, apakah karena jumlah importir terlalu sedikit atau tidak.
Dengan adanya dominasi swasta pada impor PCR, kata Andree, melibatkan BUMN sebagai importir bisa saja mengendalikan harga. Namun dia mengatakan hal ini bukan solusi terbaik karena mengikuti harga patokan pemerintah tidak serta merta membuat mereka tidak merugi. Pengambilalihan oleh BUMN juga dapat meningkatkan risiko disrupsi dan bottleneck karena jalur masuk pasokan menjadi sempit.
“Harga bisa saja kelihatan murah, tetapi tiba-tiba tidak ada stok kalau jalur yang cuma satu itu terdisrupsi. Malah kita perlu lebih banyak importir untuk mengurangi risiko disrupsi dan menekan harga,” tambahnya.
Andree menyebut pemerintah perlu terbuka tentang komponen harga PCR. Ketiadaan informasi yang jelas tentang komponen harga akan mempersulit penilaian efektivitas kebijakan ini.
Menjadi penting kemudian untuk memperhatikan reaksi pasar. Jika setelah harga dipatok Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Rp300.000 luar Pulau Jawa, banyak laboratorium tutup layanann tes PCR atau terjadi kelangkaan PCR, maka harga tersebut tidak bisa menutupi biaya layanan.
"Solusi paling aman adalah menambah pasokan dengan memperbanyak jalur impor. Untuk jangka menengah dan panjang, solusi yang dibutuhkan adalah menarik investasi pada manufaktur alat kesehatan dalam negeri. Menarik minat investasi pada sektor ini, sebagaimana sektor lainnya, perlu diikuti reformasi regulasi dan birokrasi," katanya.
