Bisnis.com, JAKARTA - Uni eropa mempertimbangkan mengakhiri kesepakatan perdagangan usai Brexit jika pemerintah Inggris menarik diri dari komitmennya terhadap Irlandia Utara.
Dilansir Bloomberg pada Jumat (22/10/2021), hal itu disampaikan oleh seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengancam menangguhkan Protokol Irlandia Utara secara sepihak. Protokol tersebut mengatur perdagangan antara provinsi dan seluruh wilayah Inggris menggunakan kekuatan dari Pasal 16. Pejabat Eropa telah berdiskusi tentang pentingnya mempersiapkan respons yang berpengaruh terkait kebijakan Inggris tersebut..
Namun, menutup perjanjian itu bakal mengacaukan perekonomian Inggris yang sudah terganggu akibat kekurangan pasokan dan harga energi yang mahal. Di sisi lain, hal itu juga akan membebani biaya kepada unit bisnis Eropa dengan klien di Inggris.
Untuk mencapai keputusan akhir, mereka harus mendapat dukungan dari 27 pemerintah anggota Uni Eropa dan keputusan akan mengarah pada periode pendinginan sebelum tarif, kuota, dan hambatan lainnya bagi perdagangan antara Inggris dan UE dimulai. Uni Eropa juga bisa saja menghentikan keseluruhan kesepakatan atau hanya memberlakukan pada industri tertentu.
"Untuk waktu yang lama, kita sudah ditanya tentang Pasal 16 dan apakah penting bagi pound sterling. Jawabannya adalah tidak, karena sebagian besar adalah sikap politis dan kebisingan," kata ahli strategi mata uang Nomura Jordan Rocheste.
Baca Juga
Namun, Rocheste menilai, mengakhiri kesepakatan dengan Uni Eropa adalah eskalasi retorika dan akan berujung pada pelemahan pound sterling.
Perlu diketahui, Pasal 16 dalam Protokol menyatakan bahwa kedua belah pihak dimungkinkan mengambil tindakan sepihak yang proporsional jika arus perdagangan dialihkan atau jika ada konsekuensi ekonomi atau sosial lainnya.
Artinya, hal ini sebagai ketentuan terbatas yang mengizinkan tindakan khusus untuk menangani bahaya yang diciptakan protokol. Namun, hal itu tidak mungkin menghapuskan keseluruhan protokol secara sepihak.
Saat ini kedua belah pihak tengah dihadapkan dengan negosiasi yang sengit setelah UE berupaya memecahkan kebuntuan protokol dengan mengajukan serangkaian proposal. Pengajuan dari UE ini akan memangkas sebagian besar kegiatan inspeksi dari dua wilayah dan mempermudah impor barang seperti daging beku, sosis, dan obat-obatan.
Namun, proposal dari UE, termasuk penghapusan Pengadilan Eropa dari Irlandia Utara, tidak menjawab permintaan Inggris. Pemerintah Inggris menyalahkan protokol tersebut karena dianggap mengganggu perdagangan dan meningkatkan ketegangan politik di provinsi tersebut.
Sebelumnya, Inggris menulis ulang aspek protokol termasuk pada aturan tentang bantuan negara dan pergerakan barang. Namun, UE mengatakan kepada Inggris tidak akan membahas dokumen legal yang diajukan London itu.
Johnson telah menyepakati dengan Uni Eropa bahwa Irlandia Utara tetap menjadi pasar tunggal Uni Eropa dengan perbatasan pabean di laut Irlandia.
Uni Eropa telah menolak untuk menegosiasikan kembali kesepakatan itu tetapi mengatakan pihaknya terbuka untuk mencari solusi permasalahan. Proposal terbarunya melangkah lebih jauh dari yang sebelumnya disarankan blok itu.
Sementara itu, Johnson pekan ini berjanji untuk memperbaiki masalah dengan Protokol Irlandia Utara.
