Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPN Beberkan Penyebab Terjadinya Sengketa tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan sejumlah faktor yang mengakibatkan adanya tumpang tindih sertifikat.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 24 Oktober 2021  |  17:55 WIB
Contoh sertifikat tanah elektronik yang akan dirilis pemerintah. / Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 - 2021 tentang Sertifikat Elektronik
Contoh sertifikat tanah elektronik yang akan dirilis pemerintah. / Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 - 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus Mafia tanah yang kerap kali terjadi biasanya terkait dengan lahan sengketa dan tumpang tindih sertifikat. 

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) R.B. Agus Widjayanto mengatakan tumpang tindih sertifikat ini terjadi karena sejumlah faktor. 

Salah satunya terkait perubahan alam dimana pada 1970-an, pengukuran luas tanah berpatok kepada benda-benda di alam, seperti letak pohon, sungai, dan lain-lain sehingga ketika patok alam tersebut menghilang, maka koordinatnya pun turut hilang.

Lalu pemekaran daerah juga menjadi salah satu faktor permasalahan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. 

Menurutnya, permasalahan ini seringkali terjadi, kendati banyak data yang berubah atau kurang teratasi dengan baik ketika pemekaran wilayah berlangsung. 

“Memang ini menjadi pekerjaan bagi kita. Oleh karena itu, kita berusaha menggalakkan pemetaan, salah satunya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL],” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (24/10/2021). 

Agus menuturkan, seharusnya, dalam satu bidang tanah hanya ada satu sertifikat saja. Apabilan ada sertifikat lain maka dapat dikatakan palsu. Tetapi bisa saja asli, tetapi terdapat indikasi cacat administrasi. 

Karena itu, dapat dilakukan pembatalan sertifikat yang palsu maupun yang cacat administrasi dengan melakukan penyelidikan yang ketat dan melibatkan banyak pihak terkait. 

Dia menilai permasalahan administrasi pertanahan yang seringkali tidak hanya melibatkan BPN semata tetapi juga pihak lain yang berkaitan.

“Sebagai contoh, ketika kasus yang menyangkut tanah aset negara, tentunya kita perlu koordinasi dengan instansi terkait. Begitu juga ketika sudah ada putusan pengadilan. Kita melaksanakan berdasarkan putusan pengadilan,” kata Agus.

Dia mengungkapkan sering kali menerima aduan terkait tumpang tindih sertifikat atau indikasi pemalsuan sertifikat. Untuk membuktikan sertifikat hak atas tanah tersebut, dilakukan uji materiil dan administrasi dari bukti sertifikat tersebut. 

"Kita gelar uji materiil bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jika terbukti mengandung suatu kepalsuan dan indikasi pidana maka pihak Bareskrim akan melakukan penelusuran lanjutan,” tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sertifikat tanah mafia tanah kementerian atr/bpn
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top