Bisnis.com, JAKARTA – The National Maritime Institute (Namarin) menilai komposisi nama-nama tokoh dalam jajaran direksi dan komisaris Pelindo bersatu belum sepadan untuk mengejar visi dan misi menjadi pelabuhan go global.
Dalam dokumen jajaran komisaris hingga dewan direksi sub holding Pelindo, nama-nama seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, misalnya menempati kursi Komisaris Independen Terminal Petikemas Indonesia. Ada pula nama politikus Partai Golkar Neil Iskandar Daulay yang ditunjuk sebagai Komisaris Pelindo Jasa Maritim.
Nama lainnya seperti Arman Depari menempati posisi Komisaris Pelindo Multi Terminal. Arman Depari adalah Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan mantan Ketua Badan Narkotika Nasional.
Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi terutama menyoroti sejumlah nama yang berada di posisi komisaris. Nama-nama yang duduk di jajaran komisaris tersebut cenderung bersifat politis. Padahal, kata dia, posisi komisaris ini juga penting karena direksi hanyalah sebagai operator.
“Yang penting ini kan bagaimana chairman yang setara dengan komisaris. Melihat susunan komisaris ini saya melihat nggak ada yang berkecimpung dalam bisnis pelabuhan sebelumnya. Bisnis pelabuhan ini unik. Jangan sampai nanti komisaris hanya mengarahkan terlalu makro. Mereka berada di front terdepan harus sangat paham dan mengikuti aspek bisnis pelabuhan terkini,” ujarnya, Kamis (14/10/2021).
Siswanto pun pesimistis dengan jajaran nama di dewan komisaris tersebut bakal memantau dengan baik perkembangan pelindo karena banyak dari mereka juga memiliki pekerjaan sampingan lainnya. Hal-hal tersebut tentu dapat menghambat tujuan go global dan justru menjadi katak dalam tempurung.
Baca Juga
Di sisi lain, dia menilai kapasitas penggabungan Pelindo sebesar 16,8 juta TEUs hanyalah angka di atas kertas dan belum dapat dipastikan secara riil. Siswanto pun berpendapat masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diemban para komisaris untuk mendorong terwujudnya mimpi besar Pelindo.
“Orang-orang ini terus terang saya pesimis [komisaris]. Ke depannya sepertinya kebijakan pengembangan pelabuhan hanya bertumpu kepada dewan direksi semuanya. Padahal direksi kan hanya teknis operasional. Sekarang kan nggak imbang antara direksi dan komisaris,” imbuhnya.
Bisnis pelabuhan juga terhubung dengan komunitas internasional, sehingga para komisaris juga harus berkompeten soal regulasi internasional dan mampu membangun akses ke komunitas internasional. Pasalnya Siswanto menilai selama ini operator pelabuhan masih terkesan jago kandang di dalam negeri saja.
“Di sisi lain memang, rating pelabuhan di Indonesia saat inij uga belum jelas terkait dengan evaluasi barrier to entry dan highly regulated. Jadi yang begini ini adanya di pemikiran level komisaris. Seharusnya memang mereka sudah harus memiliki pemahaman soal kondisi pelabuhan terkini dan kondisi ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu dalam peresmian penggabungan Pelindo, Presiden Joko Widodo berpesan dan mengingatkan agar Pelindo bisa meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
"Hari ini alhamdulillah tadi sudah sampaikan Dirut Pelindo, Pak Arif, sudah terjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita kan jadi lebih baik," ujar Presiden dalam sambutannya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global.
Menurut Presiden, saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23 persen, sedangkan negara-negara tetangga hanya lebih kurang 12 persen.
"Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain," jelasnya.
Penggabungan BUMN pelabuhan ini sendiri telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tujuh tahun yang lalu. Pada 1 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Kepala Negara juga berharap penggabungan ini akan menjadikan Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN lainnya.
"Nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar, tadi sudah disampaikan akan masuk ke 8 besar dunia, inilah yang kita harapkan. Nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim, baik dari sisi keuangan, modal. Kalau bergabung seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
