Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri mengusulkan agar pemerintah mengurangi pemberian insentif kepada sektor energi kotor, untuk mendukung transisi ekonomi hijau di Indonesia. Hal itu, kata Chatib, di antaranya bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, menurut Chatib, masyarakat tidak akan ada yang tertarik untuk beralih menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT), jika harga bahan bakar fosil memiliki harga yang lebih murah.
"Dari sisi spending, saya tahu proposal ini sangat tidak populer. Sudah saatnya saya kira kita bicara mengenai pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik," jelas Chatib pada acara Low Carbon Development Week "A Green Economy for a Net-Zero Future: How Indonesia can Build Back Better after COVID-19 with the Low Carbon Development Initiative", Rabu (13/10/2021).
Adapun, pemerintah menganggarkan subsidi BBM dan liquid petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp77,5 triliun. Sementara anggaran untuk subsidi BBM dan LPG di 2021 sebesar Rp56,9 triliun.
Di sisi lain, Chatib menilai pemerintah perlu memperhatikan belanja (spending) karena kapasitas fiskal yang semakin terbatas. Hal ini mengingat target pemerintah untuk menurunkan defisit APBN menjadi di bawah 3 persen pada 2023 mendatang. Mengurangi subsidi BBM dinilai bisa mewujudkan hal tersebut sekaligus membantu perwujudan transisi energi hijau.
"Ini diperlukan, karena transisi energi tidak bisa dilakukan kalau fossil fuel murah. Siapa yang akan pindah ke renewable energy, kalau pricing policy-nya salah. Sehingga, mau tidak mau ahrus dilakukan di sisi spending, BBM harganya di-adjust [disesuaikan]," tutur Chatib.
Baca Juga
Meski demikian, Chatib tak menampik fakta bahwa isu pengurangan subsidi BBM tidak akan populer secara politik. Menurutnya, perlawanan terhadap usulan tersebut pasti sudah akan diantisipasi.
Selain mengurangi subsidi BBM, Chatib menyarankan pengenaan pajak karbon secara bertahap, serta membatasi atau mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dengan dikenakan cukai.
"Semua yang saya sampaikan ini technocratically sound, tapi politically berisiko. Menikkan carbon tax, excise on plastic, excise on fossil fuel, mengurangi insentif untuk dirty sectors, kemudian menaikkan harga BBM. Itu resistensinya akna tinggi," pungkas Chatib.
