Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 8 Oktober 2021 mencapai Rp416,08 triliun atau 55,9 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi tertinggi tercatat pada klaster insentif usaha sebesar Rp59,99 triliun atau mencapai 95,5 persen.
Selanjutnya, realisasi dari klaster perlindungan sosial mencapai Rp121,5 triliun atau 65,1 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan tahun ini.
Jika dirincikan, realisasi anggaran perlindungan sosial tersebut digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) yang tercatat mencapai 73,4 persen atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun.
Selain itu, program kartu sembako terealisasi sebesar 58,6 persen atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 56,2 persen atau Rp16,20 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, serta bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Airlangga menyampaikan, realisasi anggaran pada klaster program prioritas juga telah mencapai Rp65,69 triliun atau 55,7 persen.
Baca Juga
Sementara itu, realisasi pada klaster kesehatan dan dukungan untuk UMKm dan korporasi masih di bawah 50 persen. Realisasi anggaran pada klaster kesehatan baru terealisasi sebesar Rp106,87 triliun atau mencapai 49,7 persen dari pagu anggaran.
“Realisasi klaster kesehatan tersebut utamanya diperuntukan kepada diagnostik [testing dan tracing] sebesar 63,2 persen atau Rp2,96 triliun, therapeutic [insentif dan santunan nakes sebesar 71,6 persen atau Rp13,56 triliun dari pagu Rp18,94 triliun, dan vaksinasi sebesar 39,9 persen atau Rp23,07 triliun,” katanya, Senin (12/10/2021).
Adapun, realisasi yang paling rendah tercatat pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, yaitu mencapai Rp62,04 triliun atau 38,2 persen.
