Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Menagih Janji Tarif Seluler di 3T hingga Aksi Tekfin ke Luar Jawa

Sorotan tentang infastruktur di wilayah terpencil menjadi berita pilihan yang disajikan dari meja redaksi, selain beragam berita pilihan ekonomi dan bisnis lainnya yang dikemas mendalam dan analitik di Bisnisindonesia.id
Rustam Agus
Rustam Agus - Bisnis.com 12 Oktober 2021  |  08:02 WIB
Pemasangan infrastruktur seluler di Indonesia timur - Telkomsel
Pemasangan infrastruktur seluler di Indonesia timur - Telkomsel

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur yang mahal di daerah timur Indonesia atau perdesaan terpencil seyogianya tidak dibebankan kepada masyarakat di sana karena daya beli dan perekonomian mereka tidak besar jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa.  

Sorotan tentang infastruktur di wilayah terpencil menjadi berita pilihan yang disajikan dari meja redaksi, selain beragam berita pilihan ekonomi dan bisnis lainnya yang dikemas mendalam dan analitik di Bisnisindonesia.id

Berikut ringkasan dan intisari 5 berita pilihan hari ini, Selasa (12/10)

1. MENAGIH JANJI TARIF MURAH LAYANAN SELULER DI 3T

Pemerintah dinilai perlu menggelontorkan anggaran subsidi atau menetapkan subsidi silang khusus untuk menekan harga  layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. 

Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pembangunan infrastruktur yang mahal di daerah timur Indonesia atau perdesaan terpencil seyogianya tidak dibebankan kepada masyarakat di sana karena daya beli dan perekonomian mereka tidak besar jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa.  

Dia pun menilai perlu ada kebijakan populis dari pemerintah untuk menekan harga layanan di Indonesia timur.  “Misalnya, subsidi silang di mana orang kota yang ekonominya baik membayar sedikit lebih mahal,” katanya. 

Cara lain yang dapat ditempuh, sambungnya, adalah dengan memberi keringanan kepada operator dalam pembayaran spektrum frekuensi dan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

2. JANGAN TERLENA DENGAN KENAIKAN HARGA BATU BARA

Indonesian Mining and Energy Forum mengingatkan potensi turunnya harga batu bara masih tetap terbuka meski harga komoditas itu sedang tumbuh di pasar global.

Antisipasi kian diperlukan dengan kondisi keberadaan ribuan izin usaha pertambangan (IUP) yang terus menjamur di daerah. Bila harga turun, bukan tidak mungkin produsen bakal meninggalkan tambang tanpa direklamasi.

“Maka lebih baik untuk mengantisipasi harga batu bara, pemerintah segera membuat blueprint atau cetak biru terkait dengan coal processing plant [CPP]. Terkait juga dengan coal blending atau pencampuran batu bara,” kata Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo.

Menurutnya, proses pembuatan cetak biru tersebut mesti dibangun pemerintah. Adapun, proses pembangunannya masih dapat dibahas ke depan apakah melalui pemerintah, swasta, atau malah PLN.

3. TEKFIN BERLOMBA SALURKAN PINJAMAN KE LUAR JAWA

Sejumlah platform teknologi finansial (tekfin) berlomba menyalurkan pinjaman ke Luar Jawa untuk mendorong kinerja perusahaan pada tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga Agustus 2021, nilai pinjaman beredar industri tekfin pemberi pinjaman mencapai Rp168,12 triliun.

Dari nilai tersebut, Rp31,69 triliun di antaranya atau 18,85 persen dibandingkan total pinjaman beredar di Luar Jawa. Dengan demikian, Rp136,43 triliun atau 81,15 persen di antaranya mengalir di Jawa.

4. BEBAN BARU APBN BERNAMA KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

Pemerintah tetap melenggang dengan gagasan menyuntikkan uang negara pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meskipun sempat dikritik karena tidak konsisten dengan sikap awal bahwa proyek itu tanpa menggunakan APBN sepeser pun.

Lewat penerbitan Peraturan Presiden No 93/2021, pemerintah membuka jalan bagi penyertaan modal negara (PMN) pada proyek strategis nasional yang kini dirundung kekurangan modal dan pembengkakan biaya itu.

Pasal 4 ayat (2) dan (3) Perpres 93 menyebutkan pendanaan proyek bisa berupa pembiayaan APBN, yakni penyertaan modal negara dan/atau penjaminan kewajiban. PMN diberikan untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyetoran modal (base equity) perusahaan patungan dan memenuhi kewajiban perusahaan patungan akibat kenaikan biaya (cost overrun).

5. MEMADAMKAN BARA POLEMIK INDUSTRI PERUNGGASAN NASIONAL

Bola panas anomali harga ayam ras dan telur nasional terus bergulir. Ketangkasan pemerintah untuk mereformasi tata niaga industri perunggasan di dalam negeri pun benar-benar diuji dalam jangka pendek.  

Senin (11/10), peternak ayam ras dan petelur kembali menggelar demonstrasi ke hadapan pemerintah, menyusul harga dua komoditas bahan pokok tersebut yang fluktuatif dan kerap berada di bawah harga acuan setahun terakhir.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio mengatakan aksi damai dilakukan oleh gabungan peternak mandiri bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Pulau Jawa.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

seluler indonesia timur
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top