Bisnis.com, JAKARTA – Institut Studi Transportasi (Instran) menilai keputusan pemerintah untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan menjadi beban seumur hidup.
“Problem-nya adalah kelak akan menjadi beban APBN seumur hidup, sedangkan kita telah memiliki jaringan rel kereta api yang sudah lama beroperasi sejak zaman Belanda yang juga harus tetap berkembang,” kata Ketua Instran Darmaningtyas kepada Bisnis, Senin (11/10/2021).
Menurutnya, sejak awal proyek ini memang sudah bermasalah dan sempat menuai kontroversi. Selain menggunakan dana pinjaman dari China, beberapa kalangan menilai Jakarta–Bandung belum terlalu membutuhkan moda kereta cepat lantaran jaraknya yang pendek, serta sudah ada Tol Cipularang dan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan.
Bukan itu saja, lanjutnya, Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan juga kurang sepakat dalam beberapa hal terkait mega proyek tersebut. Kala itu, Jonan menyoroti rencana konsesi dan trase dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Proyek KA Cepat Jakarta–Bandung ini sejak awal kan sudah bermasalah. Buktinya, Ignasius Jonan tidak mau hadir dalam peletakan batu pertama karena melihat ini akan menjadi masalah. Saya sendiri sejak awal bersuara kritis terhadap pembangunan KA Cepat Jakarta–Bandung yang bakal menyedot subsidi APBN seumur hidup?” tuturnya.
Meski kecewa dengan keputusan pemerintah, Darmaningtyas menilai, sudah kadung malang kalau proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak didukung pengerjaannya dari APBN. Sebab, bisa saja nanti berujung mangkrak seperti Proyek Hambalang.
Baca Juga
“Tentu lebih memalukan karena dana yang sudah diinvestasikan untuk pembangunannya lebih besar dari Hambalang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Dari beberapa pasal revisi, yang paling jadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa progres proyek tersebut sudah sangat baik dan saat ini mencapai hampir 80 persen. Namun, pandemi Covid-19 membuat proyek itu mengalami sejumlah kendala.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunannya tepat waktu, seperti yang telah ditargetkan sebelumnya, yakni pada 2022.
Arya lantas memaparkan bahwa pandemi membuat para pemegang saham, seperti PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) terganggu dari sisi arus kas. Imbasnya, banyak pembangunan lainnya yang ditangani oleh WIKA juga jadi terhambat.
Tak hanya WIKA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga mengalami kemerosotan jumlah penumpang, sehingga tidak bisa menyetor dana proyek sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
Kondisi yang sama juga dialami PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) karena lalu lintas kapasitas tol tidak sama dengan sebelum pandemi. Kondisi serupa juga dialami oleh PTPN.
“Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik, maka harus minta pemerintah ikut dalam memberikan pendanaan. Ini bukan soal apa-apa. Hampir semua negara, pemerintahnya ikut campur dalam pendanaan kereta cepat. Ini masalah Covid-19 membuat terhambat,” ujarnya pekan lalu.
