Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN akan meminta audit BPKP terlebih dahulu sebelum meminta bantuan APBN dari pemerintah untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat KCIC Jakarta-Bandung.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan belum ada angka secara resmi mengenai berapa besar permintaan bantuan APBN untuk penyelesaian proyek KCIC.
"Tidak ada namanya angka bisa muncul secara clear berapa bantuan yang akan kami minta dari pemerintah. Jadi audit dulu oleh BPKP, dari sana dapat angka sebenarnya yang dibutuhkan," ujarnya, Minggu (10/10/2021).
Lebih lanjut, proyek kereta cepat KCIC ini jelasnya, menghadapi pembengkakan anggaran akibat dua hal, yakni kondisi pandemi Covid-19 , dan mengenai lahan. Terkait lahan, terjadi perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis yang berbeda.
Adapun, dana APBN urainya, tidak akan diberikan, tetapi akan ditetapkan angkanya setelah ada audit dari BPKP. Dengan demikian, tanpa audit tidak akan terjadi penyuntikan dana.
"Audit ini kami harapkan akan selesai sampai Desember 2021. jadi tidak ada namanya kelebihan anggaran atau akibat ini, kami jaga, tidak ada potensi-potensi apapun di sana, potensi korupsi, penyelewengan tidak akan kami akomodir," urainya.
Kementerian BUMN, lanjutnya, sudah meminta audit dari BPKP. Setelah ada penepatan audit dan besaran angka dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC, baru Kementerian BUMN akan meminta bantuan APBN dari pemerintah.
"Dengan demikian, ketika meminta bantuan pemerintah itu angkanya benar-benar sudah bersih itu prinsipnya. Mudah-mudahan sudah bersih Desember ini," katanya.
