Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membidik peluang untuk mengirimkan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkeahlian khusus atau special skill worker ke sejumlah negara mitra seiring pelandaian kurva pandemi di tingkat internasional.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan sejumlah negara itu di antaranya Jepang, Jerman dan sebagian Negara Timur Tengah. Adapun, Anwar mengatakan, kementeriannya tengah menjajaki sejumlah negosiasi dengan negara tersebut untuk dapat mengirimkan tenaga kerja dalam negeri.
“Kita melihat ada beberapa peluang terkait dengan pengiriman tenaga-tenaga kerja yang berkeahlian khusus ke beberapa negara seperti Jepang, Jerman dan beberapa Negara Timur Tengah,” kata Anwar melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Minggu (10/10/2021).
Anwar menuturkan pasar tenaga kerja di negara itu masih relatif terbuka seiring pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tiga semester terakhir. Dengan demikian, Kemenaker tengah meningkatkan keahlian teknis maupun bahasa dari calon PMI untuk dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja tersebut.
“Untuk pengiriman yang konvensional kita juga sudah mulai membuka seperti ke Hong Kong, untuk yang lainnya kita sedang menunggu kesepakatan terutama pandangan perihal perkembangan Covid-19,” kata dia.
Berdasarkan data milik Badan Perlindungan Pekerja Migra Indonesia (BP2MI) pada Agustus 2021, pemerintah telah menempatkan sebanyak 5.222 PMI untuk bekerja di sejumlah negara. Adapun lima negara penempatan terbanyak di antaranya Hongkong dengan 3,592 PMI atau sebesar 68,78 persen dari keseluruhan pengiriman, Taiwan (654 PMI atau 12,52 persen), Jepang (252 PMI atau 4,82 persen), Italia (182 PMI atau 3,48 persen) dan Polandia (130 PMI atau 2,48 persen).
Baca Juga
Dari jumlah pengiriman PMI, 71 persen atau sebanyak 3,710 orang bekerja di sektor informal dan sisanya 29 persen atau 1,512 orang bekerja di sektor formal. Adapun lima jenis jabatan PMI terbanyak di antaranya pekerja domestik (3706 orang), perawat lansia (708 orang), pekerja (207 orang), terapis SPA (105 orang) dan waiter (65 orang).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan persoalan yang dialami oleh pekerja migran yakni tentang kekerasan dan hal semacamnya itu, sebagian besar datang dari pekerja migran yang ilegal.
"Untuk itu, kami dari BP2MI melakukan sosialisasi Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena dengan menjadi pekerja migran yang benar-benar dilindungi secara hukum itu, bukan menjadi menjadi migran ilegal," katanya di Padang, Sumatra Barat, Senin (7/6/2021).
Benny menyatakan sudah sebaiknya negara memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia. Karena dengan banyaknya rakyat Indonesia bekerja di luar negeri, selain turut mengurangi pengangguran dan mengangkat perekonomian, juga turut menyumbangkan devisa.
Bahkan pekerja migran adalah penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia yakni Rp159,6 triliun per tahunnya. Sehingga sudah selayaknya pekerja migran mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik.
