Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,7 triliun atau 55,3 persen dari pagu Rp744,7 triliun. Dari 5 (lima) kluster anggaran, kluster dukungan UMKM dan korporasi merupakan yang paling rendah penyerapannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (4/10/2021), mencatat bahwa realisasi anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi baru terserap Rp68,43 triliun atau 42 persen dari pagu Rp162,4 triliun.
Untuk mendorong penyerapan yang lebih optimal, pemerintah disarankan untuk menambah jumlah penerima dukungan UMKM dari anggaran PEN. Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan dengan ditambahkannya penerima bantuan, maka anggaran yang ada bisa disalurkan kepada usaha-usaha yang belum mendapatkan bantuan.
"Dengan penambahan jumlah penerima, banyak sekali usaha-usaha informal yang mungkin belum mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah. Kemarin kan ada warung atau warteg dapat [Rp1,2 juta]. Itu kan jumlah usaha informal sangata banyak, ditambah saja [jumlah penerima] untuk mempercepat penyaluran," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (5/10/2021).
Di sisi lain, Bhima menduga rendahnya penyerapan dukungan UMKM dan korporasi pada anggaran PEN terkait dengan masalah teknis pendataan atau administrasi. Oleh karena itu, dia menyarankan kementerian/lembaga penyalur bantuan mendapatkan pendampingan dari Kementerian Keuangan.
Terkait dengan subsidi bunga atau restrukturisasi kredit usaha, Bhima bahkan mengusulkan agar pemerintah menggunakan anggaran PEN untuk menalangi debitur usaha mikro yang masih kesulitan melunasi kredit meskipun sudah mendapatkan subsidi atau restrukturisasi.
Baca Juga
"Saran saya anggaran PEN itu digunakan untuk write-off. Jadi dihapusbukukan, nanti akan tercatat sebagai NPL [non-performing loan] di perbankan. Lalu, pemerintah yang talangi sehingga bank tidak jadi [catat] NPL, dan tanggungan usaha mikro ke perbankan menjadi dihapuskan. Itu juga sekarang urgent dibutuhkan bagi usaha-usaha mikro yang meminjam di perbankan," terang Bhima.
Terakhir, Bhima menyarankan penambahan pos subsidi pada kluster anggaran dukungan UMKM dan korporasi, berbentuk subsidi kuota internet untuk UMKM yang menggunakan platform digital.
Bhima menilai masih banyak cara untuk mendorong penyerapan anggaran PEN, khususnya pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, dalam tiga bulan ke depan sebelum pergantian tahun. Oleh karena itu, dia berharap agar kluster anggaran ini bisa terserap 100 persen pada akhir tahun.
Selain dukungan UMKM dan korporasi, kluster anggaran lainnya juga masih dalam proses penyerapan. Untuk kluster kesehatan, realisasi anggaran per 1 Oktober 2021 sebesar Rp104 triliun, atau 48,4 persen dari pagu Rp214,96 triliun.
Pada kluster perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp117,3 triliun atau 62,9 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Selanjutnya, realisasi kluster program prioritas mencapai Rp62,5 triliun atau 53 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Lalu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp68,43 t atau 42 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Terakhir, realisasi anggaran kluster insentif usaha merupakan yang tertinggi yaitu Rp59,4 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
