Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Daftar Panjang Pejabat yang Namanya Terekspos dalam Pandora Papers

Dalam Pandora Papers, ICIJ menemukan bahwa 35 kepala negara dan pemerintahan dan lebih dari 300 politisi telah mendirikan struktur kekayaan offshore dan perwalian di surga pajak dari British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong dan Belize.
Petugas kasir menghitung mata uang dolar Amerika Serikat di tempat penukaran uang, di Jakarta, Selasa (2/10/2018)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso
Petugas kasir menghitung mata uang dolar Amerika Serikat di tempat penukaran uang, di Jakarta, Selasa (2/10/2018)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia kembali dihebohkan dengan investigasi global besar-besaran telah mengungkap hubungan antara para pemimpin dunia dengan kekayaan offshore atau perusahaan cangkang yang bernilai triliunan dolar.

Dijuluki Pandora Papers, penyelidikan penting yang diterbitkan pada hari Minggu kemarin (3/10/2021) oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ini melibatkan 600 jurnalis dari 150 outlet media di 117 negara.

Menggali lebih dari 11,9 juta dokumen yang bocor dari 14 perusahaan jasa keuangan lepas pantai, ICIJ menemukan bahwa 35 kepala negara dan pemerintahan dan lebih dari 300 politisi telah mendirikan struktur kekayaan offshore dan perwalian di surga pajak dari British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong dan Belize.

Dikutip dari Al-Jazeera, selain politisi dan kepala negara, penyanyi Shakira dan mantan kapten kriket India Sachin Tendulkar termasuk di antara selebritas dan bintang olahraga yang disebutkan dalam penyelidikan.

Berikut ini adalah beberapa nama pejabat dari beberapa negara tersebut:

Yordania

Raja Yordania Abdullah II mengumpulkan properti senilai sekitar US$100 juta atau Rp1,43 triliun di Amerika Serikat dan Inggris melalui perusahaan rahasia. Mereka dibeli antara tahun 2003 dan 2017. Perusahaan tersebut terdaftar di surga pajak dan termasuk properti di Malibu, California selatan, dan Washington dan London.

DLA Piper, kantor hukum London yang mewakili Abdullah, mengatakan kepada ICIJ bahwa sang Raja tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum.

Istana kerajaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa kepemilikan raja atas properti pribadi di Inggris dan AS bukanlah rahasia. Istana juga menambahkan bahwa alasan privasi dan keamanan berada di balik hal ini.

Lebanon

File yang bocor ini juga menunjukkan bahwa di negara tetangga Lebanon, tokoh-tokoh politik dan keuangan terkemuka telah merangkul surga lepas pantai.

Nama yang mencuat termasuk Perdana Menteri Najib Mikati, pendahulunya Hassan Diab, Riad Salameh, gubernur bank sentral Lebanon – yang saat ini sedang diselidiki di Prancis atas dugaan pencucian uang – dan mantan menteri negara dan ketua Al-Mawarid Bank Marwan Kheireddine.

Konsorsium mengatakan Kheireddine dan Diab tidak menanggapi permintaan komentar sementara Salameh mengatakan dia menyatakan asetnya.

Putra Mikati, Maher, mengatakan kepada ICIJ bahwa memiliki real estat melalui entitas lepas pantai menawarkan lebih banyak “fleksibilitas” dalam hal penyewaan, perencanaan warisan, dan “potensi keuntungan pajak”.

Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penggunaan entitas offshore dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak untuk warga negara AS dan UE, tetapi ini tidak berlaku untuk warga negara Lebanon.

Pakistan

The Pandora Papers menunjukkan bahwa para anggota terkemuka dari pemerintahan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, para pendonor partainya, dan anggota keluarga jenderal-jenderal militer yang kuat di negara Pakistan telah memindahkan jutaan dolar kekayaan melalui perusahaan-perusahaan offshore.

Dua anggota kabinet Khan – Menteri Sumber Daya Air Moonis Elahi dan Menteri Keuangan Shaukat Tarin – paling menonjol dalam kebocoran tersebut, bersama lebih dari 700 warga Pakistan lainnya.

ICIJ mengatakan dokumen itu tidak berisi bukti bahwa Khan sendiri – yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2018 dengan janji untuk menangkap elit politik “korup” Pakistan – memiliki perusahaan offshore.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper