Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan kembali acara berskala besar, seperti konser musik dan resepsi pernikahan.
Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa pihaknya sudah belajar banyak dari pengalaman selama lebih dari setahun bagaimana mencegah penularan virus melalui berbagai aktivitas yang dilakukan di hotel maupun restoran.
“Tidak ada masalah, karena memang kami sudah belajar dari pengalaman sebelumnya bagaimana operasional dan penyelenggaraan acara di situasi pandemi Covid-19. Mungkin yang agak sulit untuk acara berskala besar yang waktu penyelenggaraannya lama, lebih dari empat jam di dalam ruangan. Ini perlu diatur khusus sesuai dengan arahan dari Satgas Covid-19 untuk keamanan, dan terkait sirkulasi udara,” katanya kepada Bisnis, Jumat (1/10/2021).
Tentu saja keputusan memperbolehkan kembali penyelenggaraan acara berskala besar disambut baik oleh PHRI. Namun, menurut Hariyadi, hal tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan tingkat pemeriksaan atau testing dengan cara menurunkan biaya tes usap berbasis polymerase chain reaction (PCR).
“Biaya tes PCR ini seharusnya diturunkan agar testing bisa ditingkatkan. Tes antigen ini tidak cukup karena masih ada potensi seseorang yang positif tanpa gejala tak terdeteksi dan berkeliaran. Seharusnya, untuk tes PCR ini biayanya bisa diturunkan menjadi Rp200.000 atau separuh dari yang sekarang,” ujarnya.
Adapun, terkait biaya operasional, Hariyadi tak menampik bahwa penyelenggaraan kegiatan berskala besar di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga
Hal itu tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi, salah satunya dengan cara memangkas pengeluaran yang sekiranya tidak begitu penting.
“Jelas biaya operasionalnya membengkak, tetapi daripada tidak [bisa menyelenggarakan atau beroperasi] sama sekali lebih baik seperti itu. Tinggal dipangkas saja, mana yang tidak perlu kemudian dialihkan untuk biaya protokol kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman menyebut, penyelenggaraan kembali kegiatan berskala besar harus dilakukan secara bertahap alias tidak bisa serentak di seluruh Indonesia.
Bahkan, untuk meminimalisasi risiko pemerintah seharusnya menyiapkan proyek percontohan terlebih dahulu di wilayah yang tingkat penularannya rendah, serta pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan memadai.
“Tidak bisa diterapkan sekaligus di seluruh daerah. Sebaiknya ada pilot project terlebih dahulu di wilayah yang tingkat penularannya rendah dan testing, tracing, dan treatment-nya kuat seperti di Jabodetabek. Contohnya bisa ikuti bagaimana pembukaan sekolah itu,” katanya kepada Bisnis.
Adapun, khusus untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan, tentu saja tidak bisa diterapkan proyek percontohan seperti halnya penyelenggaraan kegiatan berskala besar lainnya.
Sebagai solusinya, keputusan yang dapat diambil adalah izin hanya diberikan di wilayah yang sudah masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setidaknya level kedua.
“Kalau pernikahan tentu saja tidak bisa ada pilot project ya, tetapi bisa dilakukan pemberian izin hanya di wilayah yang sudah masuk PPKM level kedua atau level pertama. Acaranya juga sebaiknya direkomendasikan outdoor atau luar ruangan untuk meminimalisasi penularan virus,” tuturnya.
