Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Menggeliat, Pemerintah Harapkan Kenaikan Pendapatan Negara pada 2022

Dalam RUU APBN 2022, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.840 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap pendapatan negara pada tahun depan dapat meningkat, dengan target Rp1.840 triliun. Peningkatan pendapatan diharapkan berasal dari aktivitas dunia usaha dan perpajakan yang pulih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.840 triliun. Hal itu telah disepakati Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR).

Dia berharap bahwa target itu dapat tercapai seiring berjalannya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Pendapatan negara dapat didukung oleh geliat aktivitas usaha.

"Kita harapkan pendapatan ini didorong oleh dunia usaha yang terus pulih. Penerimaan pajak yang kita harapkan secara bertahap pulih kembali," kata Sri Mulyani, Rabu (29/9/2021).

Sri Mulyani tetap menyoroti pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun depan. Menurutnya, saat ini terjadi peningkatan harga komoditas dan berpotensi masih terjadi saat memasuki 2022, tapi justru pemerintah perlu mewaspadainya.

"PNBP harus kita lihat dengan perubahan harga komoditas. Saat ini harga komoditas terus meningkat, dengan krisis di berbagai tempat ini tetap naik, ini [naiknya harga komoditas] positif, tapi juga akan membawa konsekuensi terhadap postur APBN 2022," ujarnya.

Selain itu, pemerintah pun tetap mewaspadai berbagai gejolak global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia tahun depan. Menurut Sri, beberapa sorotan di antaranya adalah kasus Evergrande, serta pembahasan fiskal debt limit dan tapering di Amerika Serikat.

"Sembari menjaga kondisi domestik, kita lihat kondisi global yang begitu dinamis," ujar Sri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper