Bisnis.com, JAKARTA — Lambatnya serapan anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dinilai menghambat akselerasi proses vaksinasi Covid-19. Dengan realisasi yang ada, vaksinasi Covid-19 kemungkinan baru mencapai 40 persen masyarakat pada akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hingga 17 September 2021, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp395,9 triliun atau 53 persen dari pagu anggaran. Serapan anggaran kesehatan tercatat baru mencapai Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu anggaran.
Epidemiolog Universitas Grifftith Australia Dicky Budiman menyayangkan serapan anggaran kesehatan yang lambat dalam program PEN tersebut. Hampir sembilan bulan tahun ini berjalan, anggaran kesehatan bahkan belum setengahnya terealisasi, padahal pandemi Covid-19 merupakan masalah kesehatan.
Dicky menilai bahwa lambatnya serapan anggaran tersebut bisa berdampak terhadap upaya penanganan pandemi, khususnya vaksinasi. Menurutnya, lambatnya realisasi anggaran bisa membuat target vaksinasi 70 persen masyarakat pada akhir 2021 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo semakin jauh api dari panggang.
"[Lambatnya realisasi anggaran] termasuk akan menghambat target vaksinasi. Kalau bicara 70 persen enggak realistis lah sampai akhir tahun [2021]. 50 persen lah paling tinggi, 40 persen saja sudah bagus," ujar Dicky kepada Bisnis, Senin (27/9/2021) sore.
Menurutnya, proses vaksinasi perlu diakselerasi ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Dalam operasional proses itu, diperlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksinasi di Jawa, sehingga realisasi anggaran menjadi amat penting.
Baca Juga
"Bergerak ke daerah luar Jawa, itu ongkos dan biaya operasionalnya, harga vaksinnya akan berkali-kali lipat. Kalau enggak ada [anggaran], enggak akan tercapai," ujar Dicky.
Selain anggaran kesehatan, realisasi anggaran klaster perlindungan sosial tercatat sebesar Rp66,43 triliun. Jumlah itu mencakup 60,5 persen dari total anggaran Rp112,87 triliun.
Adapun, klaster dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) mencatatkan reaslisasi terendah. Serapan klaster itu tercatat baru sebesar Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu anggaran Rp214,96 triliun.
