Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran Rp208,2 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pagu indikatif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pagu indikatif 2021.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2022 ditetapkan sebesar Rp208,2 miliar. Pagu indikatif tersebut lebih rendah dari anggaran 2021 sebesar Rp244,8 miliar atau hanya 85,06 persen.
"Anggaran belanja K/L 2022 sebesar Rp208,2 miliar, terdiri atas 63,38 persen belanja barang Rp131 miliar, belanja modal 0,52 persen sebesar Rp1 miliar, belanja pegawai 36,1 persen sebesar Rp75 miliar," jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021).
Adapun, tahun ini, realisasi anggaran sebesar 66 persen sebesar Rp148,36 miliar dari pagu indikatif Rp224,8 miliar per 20 September 2021. Dengan pagu revisinya sebesar Rp193 miliar.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pendapatan atas kekayaan negara yang dipisahkan (KND) terutama bersumber dari dividen BUMN sebesar Rp35,6 triliun pada 2022.
Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp35,60 triliun yang terdiri dari bagian Pemerintah atas laba BUMN Perbankan Rp19,63 triliun dan bagian Pemerintah atas Laba BUMN non perbankan sebesar Rp15,96 triliun.
Baca Juga
"Pendapatan KND ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan outlook tahun 2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN di tahun 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi," dikutip dari Nota Keuangan, Selasa (17/8/2021).
Proyeksi ini diambil dari perkiraan pendapatan dari dividen BUMN pada 2021 yang sebesar Rp30 triliun yang turun 32,73 persen dibandingkan dividen BUMN pada 2020 yang sebesar Rp44,6 triliun.
Adapun, sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 dividen BUMN mencapai Rp50,6 triliun.
Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2022 melalui penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang seperti restrukturisasi, merger, holding, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.
