Bisnis.com, JAKARTA - Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspansi usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke luar negeri atau BUMN Go Global tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain situasi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, upaya tersebut juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar.
Pakar diplomasi ekonomi dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Erza Killian mempertanyakan keterlibatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam upaya tersebut. Pasalnya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kemlu untuk mendukung BUMN Go Global masih belum memadai.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kemlu untuk mendukung BUMN Go Global pada 17 Juli 2020.
“Orang sekarang mereka [Kemlu] dari sisi diplomasi ekonomi itu masih banyak mengambil pelatihan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemasaran [produk ekspor Indonesia]. Sekarang malah ketambahan lagi fungsi baru seperti ini. Tentu saja ini bakal tidak memadai,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Alih-alih melibatkan Kemlu, Erza menyebut Kementerian BUMN seharusnya justru melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selama ini mengelola Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center/ITPC) di sejumlah negara. Menurutnya, keberadaan ITPC seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bisnis BUMN di luar negeri.
Selain itu, dikhawatirkan pula akan ada tumpang tindih tugas dan fungsi antara Kemlu dan Kemendag terkait upaya tersebut. Karena selama ini Kemendag juga ikut membantu BUMN berekspansi ke luar negeri, khususnya dalam hal promosi dan pemasaran produk.
Baca Juga
“Kalau tidak ada petunjuk yang jelas tentang tugas dan fungsi Kemlu untuk mendukung BUMN Go Global dikhawatirkan juga akan tumpang tindih dengan Kemendag,” tegasnya.
Lebih lanjut, fokus diplomasi Indonesia yang berubah pada 2021 juga dikhawatirkan mempengaruhi kinerja Kemlu mendukung ekspansi bisnis BUMN ke luar negeri. Kini, prioritas pertama diplomasi Indonesia bukan lagi sektor ekonomi, melainkan sektor kesehatan yang bertujuan membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.
“Jadi diplomasi ekonomi itu bukan lagi jadi concern-nya mereka [Kemlu] sejak awal 2021. Sejak 2021, fokus diplomasinya itu bergeser kearah kesehatan, [seperti] perlindungan kesehatan warga negara. Dikhawatirkan ini akan mempengaruhi dukungan terhadap ekspansi BUMN ke luar negeri,” ungkapnya.
Perubahan prioritas pertama diplomasi Indonesia di sisi lain memberikan keuntungan bagi BUMN yang bergerak di sektor farmasi. Karena BUMN dari sektor tersebut bakal didorong untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri.
“Di masa pandemi Covid-19 ini dengan perubahan prioritas diplomasi Indonesia juga tentu saja yang diuntungkan adalah BUMN dari sektor farmasi. Potensinya ini besar dan harus bisa dimanfaatkan karena boleh dikatakan Indonesia ini adalah emerging country untuk industri farmasi,” tuturnya
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama membantu ekspansi BUMN ke luar negeri, terutama BUMN dari sektor konstruksi yang membangun proyek strategis di sejumlah negara. Hal yang sama juga dilakukan ketika BUMN lainnya, termasuk bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) membuka kantor cabangnya di luar negeri.
“Sebenarnya diplomasi ekonomi untuk membantu BUMN ini sudah sejak lama. Contohnya ketika Wika [PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.] membangun proyek perumahan dan jalan tol di Aljazair itu kami bantu lewat kerja sama bilateral. BUMN lainnya, termasuk perbankan yang ekspansi itu juga kami bantu lewat diplomasi ekonomi dengan negara tujuan [ekspansi] mereka,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini.
Faizasyah menjelaskan selama ini diplomasi ekonomi dilakukan oleh Fungsi Ekonomi yang terdapat di masing-masing perwakilan, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Di beberapa perwakilan, diplomasi ekonomi yang dilakukan juga mencakup promosi dan pemasaran produk ekspor.
Hal itu tak terlepas dari terbatasnya keberadaan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center/ITPC) yang pengelolaannya di bawah Kementerian Perdagangan. Saat ini, ITPC tersebar di 16 kota di berbagai negara di dunia, yaitu: Vancouver, Chicago, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Santiago, Lagos, Johannesburg, Hamburg, Budapest, Lyon, Barcelona, Milan, Dubai, Jeddah, dan Sydney.
“Promosi produk ekspor ini juga kami lakukan, karena ITPC ini keberadaannya tidak ada di semua perwakilan. Intinya kami bersinergi dengan Kemendag, tidak ada tumpang tindih fungsi antara Kemlu dan Kemendag. Semuanya sejalan membawa nama Indonesia. Kami tentunya tidak bisa berjalan sendirian, perlu bantuan kementerian teknis seperti Kemendag ini,” tuturnya.
Adapun, terkait dengan perubahan fokus atau refocusing prioritas diplomasi Indonesia akibat pandemi Covid-19, menurut Faizasyah tidak akan mengganggu dukungan terhadap BUMN untuk Go Global. Karena pada dasarnya pemulihan ekonomi, termasuk melalui diplomasi ekonomi menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Sebagai catatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Oktober 2020 telah menetapkan refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia, meliputi perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), membantu penanganan pandemi Covid-19, dan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.
“Kami sudah membentuk satgas [satuan tugas] khusus untuk pemulihan ekonomi nasional. Diplomasi Indonesia saat ini berbeda. Fokus kepada isu atau masalah tertentu bukan politik secara garis besar seperti sebelumnya. Tentu tidak hanya melibatkan Kemlu saja, kementerian atau lembaga lain juga ikut dilibatkan,” papar Faizasyah.
Terakhir, terkait dengan Indonesia Incorporated yang diusulkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Faizasyah menyambut baik usulan tersebut lantaran mempermudah proses koordinasi dan mengefisienkan operasional BUMN di luar negeri.
Indonesia Incorporated merupakan sebuah konsep menggabungkan operasional BUMN di suatu negara di satu atap atau kantor besar. Ide ini muncul lantaran banyaknya BUMN yang memiliki kantor cabang di luar negeri, namun secara operasional masih berbisnis sendiri-sendiri.
